Peringatan Kedua, Pengelola Rumah Makan dan Wisata Alam Diduga Tak Penuhi Perizinan

Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Parungpanjang saat mengecek lokasi rencana pembangunan rumah makan dan area wisata di sekitar Gunung Dago, Desa Cikuda yang belum memiliki izin lengkap. (Fahri | Pakar)

PARUNGPANJANG – Petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) dari Unit Satpol PP Kecamatan Parungpanjang, telah dua kali melayangkan surat peringatan (SP) kepada pengelola lahan milik Perhutani yang berencana membangun satu rumah makan dan area wisata alam di sekitar Gunung Dago, Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Pasalnya, pihak pengelola lokasi itu, hingga saat ini belum menyerahkan dan membuktikan dokumen resmi untuk mengadakan rencana pembangunan keguatan usahanya tersebut.

“Saat ini, pihak pengelola hanya baru menunjukkan surat kesepakatan dengan pihak Perhutani dan surat pemberitahuan ke desa. Padahal untuk membuka usaha wisata perlu ijin Disbudpar sesuai Perda Nomor 4 tahun 2017,” ungkap Dadang Kosasih, Kasi Trantib ex-officio Kanit Satpol PP Kecamatan Parungpanjang, Selasa (29/3/2022).

Ia menjelaskan, selain izin dari Disbudpar maka saat hendak membuat bangunan permanen, para pelaku usaha diharuskan membuat ijin resmi mulai dari desa, kecamatan hingga DKPP.

Berbagai hal tentang dokumen perizinan itu bukan untuk mempersulit pelaku usaha, namun untuk menjamin adanya ketenangan dan keamanan bagi para pelaku usaha.

“Kita sangat terbuka dan memberikan karpet merah pada investor yang masuk, tapi tolong patuhi dan jalankan aturan yang berlaku,” ungkap pria yang akrab disapa Hengky ini.

Kasi Trantib menuturkan, pemberian SP 1 dan SP 2 kepada pengelola lahan milik Perhutani tersebut telah dilakukan dan di sampaikan secara prosedural. Namun, nampaknya pihak pengelola belum mau menggubris, karena masih terus saja melakukan pembangunan.

“Padahal kami sudah menerima banyak laporan warga dan LSM terkait aktivitas kegiatan mereka. Lahan yang digunakan sudah hampir lima ribu meter, dan sekitar lokasi lahan kehutanan ini mulai terlihat gundul,” ucapnya.

Hengky mengaku, pihaknya juga telah melaporkan kejadian ini kepada Mako Satpol PP Kabupaten Bogor agar ada tindakan pemeriksaan dan penyegelan. Ia berharap, pihak pengelola juga jangan lemparkan tanggungjawab ke Perhutani.

“Saya sudah laporkan ke Mako Satpol PP Cibinong agar ada penindakan yang lebih tegas. Karena ini indikasi saling lempar tanggung jawab dan akhirnya tidak ada penyelesaian. Kami harap semua pelaku usaha bisa mematuhi peraturan daerah,” tukas Hengky. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.