Soroti Rencana TPST, HMR Gelar Diskusi Publik Bertajuk ‘Rumpin Menggugat’

HMR menggelar diskusi publik dan menghadirkan tiga narasumber terkait rencana pembangunan TPST di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin. (Fahri | Pakar)

RUMPIN – Sebuah diskusi publik dengan menghadirkan tokoh – tokoh muda di Kecamatan Rumpin diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR). Giat ini tampak dihadiri berbagai elemen masyarakat dan komunitas, mengangkat tema utama yaitu ‘Rumpin Menggugat’.

Ibnu Sakti Mubarok, Ketua Umum HMR sebagai penyelenggara menjelaskan, kegiatan diskusi tersebut adalah satu cara untuk memberitahukan kepada masyarakat Rumpin soal wacana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang berencana membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

“Karena bagaimanapun persoalan TPST tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang biasa, melainkan ini akan menjadi bom waktu jika memang TPST sampai jadi dibangun di Rumpin,” ungkap Ibnu Sakti Mubarok, Minggu (5/12/2021).

Junaedi Adhi Putra, seorang pemerhati sosial lingkungan sekaligus Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) mengaku sepakat menolak adanya pembangunan TPST di Desa Kampung Sawah Rumpin. Dia juga mengapresiasi HMR yang telah menginisiasi giat diskusi publik tersebut.

“Diskusi ini sangat baik, apalagi punya tujuan menyatukan suara masyarakat Rumpin dalam menggugat dan menolak rencana pembangunan TPST tersebut yang dikhawatirkan banyak membuat dampak negatif bagi warga masyarakat,” tegas Junaedi Adhi Putra.

Sedangkan Daen Nuhdiana, anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berasal dari Rumpin menyatakan mendukung HMR dalam aksi penolakan rencana pembangunan TPST di Rumpin. Menurut Daen, rencana untuk membangun TPST masih sangat harus di pertimbangkan.

“Sebaiknya rencana pembangunan TPST ini masih harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Terlebih sudah banyak penolakan – penolakan dari masyarakat Rumpin itu sendiri. Meskipun saya belum tahu betul alasan tepat dari dipilihnya Rumpin sebagai tempat pembangunan TPST,” ujar politisi partai Hanura ini.

Ridwan Dharmawan, seorang praktisi hukum asli dari Kecamatan Rumpin mengungkapkan, terkait rencana dari pelaksanaan pembangunan TPST hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Jadi kawan-kawan semua di sini harus tetap selalu mengawal. Namun tidak hanya cukup suara dari kawan-kawan semua, masyarakat Rumpin secara luas juga harus diberi sosialisasi utuh tentang TPST ini,” ujar Ridwan. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.