BOGOR – Menjelang berakhirnya penggunaan operasional RS Lapangan pada 18 April 2021 besok, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah memberi sinyal tidak akan memperpanjang operasional RS Lapangan. Perbedaan pendapat sempat muncul terkait masalah itu antara Wali Kota dan Wakil Walikota, dimana Wali Kota Bima Arya memberikan pernyataan akan memperpanjang RS Lapangan untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 Ramadhan dan Idul Fitri.
Tetapi pendapat berbeda diungkapkan Wakil Walikota Dedie Rachim yang mengatakan tidak akan memperpanjang RS Lapangan dan Pemkot akan meningkatkan pemanfaatan puskesmas dengan menggunakan alat kesehatan (Alkes) dari RS Lapangan. Permasalahan RS Lapangan menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak.
Kritik tajam diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. Menurutnya, Pemkot Bogor menunjukan inkonsistensi alias labil dalam membuat kebijakan. Sebab sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan tetap akan menyiagakan operasional RS Lapangan yang ada di kawasan GOR Pajajaran. Alasannya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadan dan Idul Fitri.
“Ini (tidak konsisten, red) itu bukan cuma kali ini saja. Ini jelas contohnya, gembar-gembor akan perpanjang, nah sekarang malah memperkuat Puskesmas ditingkatkan jadi RS tipe D, alkes dari RS Lapangan disebar kesana. Kan nggak konsisten,” tegas politisi yang akrab disapa ASB ini ketika dihubungi, Minggu (18/4/2021).
Belum lagi, sambung dia, DPRD sudah mengingatkan sejak awal bahwa pengadaan anggaran pembuatan RS Lapangan Kota Bogor mestinya dipakai untuk penguatan RSUD Kota Bogor. Dengan menambah ruang isolasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Tentunya dengan pertimbangan Pemkot Bogor akan mempunyai aset tambahan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, politisi PPP ini menjelaskan, sejak awal, keputusan pembentukan RS Lapangan pun terlihat begitu tergesa-gesa dan tidak ada perencanaan serta kajian yang matang. Hal itu bisa dilihat dari tumpang tindihnya regulasi. “Yang jadi pertanyaan, kenapa RS Lapangan Kota Bogor sampai hari ini berada di bawah kordinasi RSUD Kota Bogor. Bukan di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku leading sektor,” jelasnya.
Belum lagi, sambung dia, terkait vendor yang belum dibayarkan, tentunya hal itu harus diselesaikan dulu, sebab anggaran dari BNPB sudah tidak ada saat ini, kalaupun ada maka harus nunggu review kewajaran harga apabila nanti ada anggaran dari Kemenkeu. Kemudian soal SDM nasib para pekerja di RS Lapangan jika tidak diperpanjang, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia mempertanyakan apakah Pemkot Bogor sudah memikirkan nasib mereka jika sampai ada pemutusan kontrak kerja.
Hal itu bukan tidak mungkin akan menambah gejolak baru di tengah pendemi saat ini. Kalau memang sudah tidak ada anggaran, lebih baik ditutup saja dan jangan dipaksakan. “Karena siapa yang akan menanggung anggaran dan siapa yang akan pegang anggaran. Jawabnya, semua pasti lepas tangan,” tandasnya. RIF
