Soal Pembangunan SDN Leles, Disdikbud Lempar Tanggungjawab ke Kementrian PUPR

Inilah aktifitas proyek yang tidak memiliki papan plang dan tidak jelas kontraktor perusahaan yang melakukan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Esya|Pakar

CIANJUR –Proyek pekerjaan kontruksi instansi dari Kementrian PU PR Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan pagu anggaran Rp30.363.2422.000,00 dan harga HPS Rp 30.279.1311.758,30 tersebut, diduga menjadi proyek siluman. Pasalnya tender rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah untuk Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor ini tidak melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, tapi langsung dari pihak Kementrian PU PR Pusat dan PUPR Provinsi Jabar.

Informasi yang berhasil dihimpun pakuanraya.com sebelumnya sempat heboh dan viral di media sosial (Medsos) bahwa sekolah dasar negeri (SDN) Leles, tepatnya di Kampung Leles, RT 01/01 Desa Pusakasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, tiba-tiba dibongkar pihak ketiga/ pemborong. Usut punya usut tender proyek pekerjaan kontruksi dari Kementrian PU PR Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan pagu anggaran Rp30.363.2422.000,00 dan harga HPS Rp 30.279.1311.758,30.

Sebagai pemenang tender PT Wahyu Adi Guna Jalan SMA 14 Nomor 46 C LT 2 RT002/004 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. “Memang pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, tidak terlibat dalam urusan renovasi sarana prasaran pembangunan sekolah SDN Leles. Karena memang pengambilan datanya mungkin dari laporan dapodik atau hasil survei pihak Kementrian PUPR, langsung. Bahkan pihak sekolahpun, hanya sebagai penerima manfaat saja,” kata Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana SD Disdikbud Kabupaten Cianjur, Hendar Kamis (22/04/2021).

Hingga saat ini, lanjut Hendar, pihaknya tidak mengetahui persis sekolah-sekolah mana saja yang sedang dibangun oleh pihak Kementrian PU PR Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat (Jabar). “Ya memang jika Satkernya dari PUPR, ya pejabat pembuat komitmen (PPKnya) juga dari PUPR plus sebagai pengguna anggaran. Terus terang saja, kami, dinas kabupaten dan kepala sekolah (KS) hanya sebagai penerima mamfaat. Jadi tidak tahu, menahu soal itu dan ininya. Apalagi soal nilai pagu anggaran, dinas hanya jadi penontonlah,” tandasnya.

Ketua Forum Penyelamat Pembangunan dan Jasa Kontruksi (FP2JK) Sapul Nazar meminta agar pihak Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jabar, bisa terbuka dan transparansi. “Jangan sampai ada dugaan mafia proyek yang bermain atau proyek siluman yang heboh seperti dimedia sosial (Medsos). Untuk itu, kami tidak mau ada babak baru kasus korupsi dipengadaan barang dan jasa ditubuh lingkungan Disdikbud Cianjur. Seperti kasus sebelumnya Bupati Cianjur dan Kepala Disdikbud beserta Kepala Bidang, tertangkap tangan oleh KPK,” tegas Saepul.

Ia mengatakan bagaimana tidak heboh dan viral di medsos tiba-tiba sekolah SDN Leles langsung dibongkar pihak ketiga/ kontraktor, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap aparat setempat. “Apalagi didalam pelaksanaan pembangunannya tidak ada papan nama proyek, keterangan BPJS, Ketenaga Kerjaan, K3 dan jaringan keselamatan kerja. Semuanya itu, harusnya terpampang dikantor direksi proyek. Apabila tidak ada, mungkin saja disengaja atau memang pura-pura agar tidak diketahui banyak oleh publik,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.