Soal Kecurangan PPDB SMA, Saber Pungli Ngaku Belum Terima Laporan

Kepala Bidang Ops Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, AKBP Harso Pudjohartono. Age|Pakar

CIBINONG – Satgas Saber Pungli menepis isu tingginya angka manipulasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK Negeri yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Ops Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, AKBP Harso Pudjohartono bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan kasus kecurangan PPDB. “Sementara ini kita belum menerima informasi-informasi itu. Namun itu ada tetapi tidak begitu banyak, dan kita mengantisipasi jangan sampai terjadi di Kabupaten Bogor dan kita ingin menghilangkan kasus kecurangan PPDB itu,” katanya kepada PAKAR.

Ia menuturkan kasus kecurangan PPDB di Kabupaten Bogor tidak terlalu tinggi, bahkan pihaknya akan menjerat bagi para pelaku yang terlihat dalam kasus suap-menyuap.

“Sejauh ini untuk kasus kecurangan PPDB tidak terlalu tinggi di Kabupaten Bogor, kalau terjadi indikasi suap-menyuap, orang yang harusnya tidak bisa masuk tetapi masuk karena ada uang, itu bisa masuk tindak pidana korupsi bagi kedua belah pihak,
Dan kalau misalkan ada pemaksaan-pemaksaan dari seseorang kepada panitia, itu bisa dipidana pengancaman, pidana umum,” ungkapnya.

Padahal pemberitaan sebelumnya Dinas Pendidikan Jawa Barat mengungkap ada 1.635 data siswa dimanipulasi saat pelaksanaan PPDB 2023 jenjang SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bogor. Dari data yang diungkap Dinas Pendidikan Jabar menyebut Kabupaten Bogor menjadi salah daerah paling banyak melakukan kecurangan saat pelaksanaan PPDB.

Hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Mijaya saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Wahyu mengatakan, ada tiga daerah di Jabar dengan angka kecurangan paling banyak. Selain Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung di urutan kedua dan ketiga.

“Data itu dengan berbagai kondisi yang ada, misal di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi,” kata pada Selasa (18/7/2023) lalu.

Namun, Wahyu mengungkapkan, Disdik Jabar tidak menghakimi jika tiga daerah tersebut banyak yang memalsukan data. Sebab, angka 4.791 itu adalah akumulasi dari data siswa yang tidak sesuai sehingga dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB.

“Di Kabupaten Bogor di 1.635, Kabupaten Bekasi 589 dan Kabupaten Bandung 410. Tapi sekali lagi ini menyangkut karena beberapa daerah, tidak berarti banyaknya itu indikasi negatif. Jangan sampai seolah-olah jumlah itu menimbulkan tidak baik,” ungkapnya.

Wahyu memastikan, 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023 itu, sudah terakomodir dan mulai mengikuti tahun ajaran baru meski tidak diterima di sekolah negeri. Sebab kata dia, orang tua masih berkesempatan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta saat panitia PPDB menyatakan data yang dimasukkan tidak sesuai dan dibatalkan keikutsertaannya.

“Pada prinsipnya kami meyakini 4.791 ini sudah bisa sekolah di luar yang diselenggarakan pemerintah (negeri). Tapi tidak mengklaim itu terakomodir semua, karena tidak bisa dilihat itu masuk ke mana, tapi meyakini sudah mendapat alokasi sekolah di luar sekolah pemerintah,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.