Soal Kampung Magfiroh Bodong, Satpol PP dan DPKPP Saling Menyalahkan

Rencana pembangunan Kampung Magfiroh di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. (Ist)


CARINGIN- Terkait dengan beridirnya bangunan kampung Magfiroh di desa Tangkil, Kacamatan Caringin, Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor berdalih belum menerima pelimpahan dari Dinas Pemukiman Kawasan Perkotaan Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor untuk melakukan eksekusi penyegelan dan pembongkaran. Pasalnya bangunan tersebut berdiri diatas tanah negara. Namun pihak UPT wilayah dua Ciawi telah melimpahkan kepada DPKPP dengan surat Nomo : 021/12/upt-II/CW/IV/2023.


Kepala seksi operasional (Kasi ops) Sapol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara mengatakan, pihaknya belum menerima limpahan dari DPKPP, sehingga belum bisa melakukan langkah penertiban terkait dengan bangunan Yayasan Kampung Magfiroh tersebut. “Sampai saat ini kami belum menerima limpahan dari DPKPP terkain bangunan kampung Magfiroh, makanya kami belum bisa melakukan tindakan,” kata Rhama saat dihubungi Pakar.


Rhama mengaku pihaknya sudah kordinasi dengan Kepala bidang penegakan Perda (Kabid Gakda) terkait rencana langkah satpol PP, untuk penertiban Bangunan tersebut. “Kami telah kordinasi dengan pak Kabid Gakda, namun hasilnya setelah kordinasi dengan DPKPP. Ternyara DPKPP pusat masih menunggu pelimpahan dari UPT wilayah 2 Ciawi yang melayangkan surat teeguran kepada kampung Magfiroh,” ungkapnya.


Sementara itu kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tatabangunan Wilayah 2Ciawi Agung Tarmedi membantah keras jika dirinya disebut belum melimpahkan kepada DPKPP pusat. “Kami melimpahkan kepada DPKPP itu pertengahan ramadahan, dan kami memiliki tanda terimanya,” kata Agung.


Agung menjelaskan, tuduhan Satpol PP yang menyatakan pihak UPT belum melimpahkan kepada DPKPP dinilainya sebagai mis komunikasi dan kesibukan menjelang lebaran. “Saya yakin ini hanya mis komunikasi saja, dan saat itu menjelang lebaran jadi semua sibuk serta berkas bertumpuk,” ulasnya.


Agung menambahkan, pihaknya melimpahkan kepada DPKPP bukan hanya bangunan Magfiroh akan tetapi ada bangunan Matrial di Desa Cisalada Kacamatan Cigombong yang tidak mengantongi izin. “Yang kami limpahkan bukan hanya satu tapi ada tidak pemilik bangunan, mungkin bertumpuk karena ada prosedurnya, ke kasi dulu, baru ke kabid dari kabid baru ke pal kadis sebelum dilimpahkan ke Satpol PP,” pungkasnya. UJG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.