Soal Ganti Rugi Tol Desari, BPN : Kewenangan Harga ada di KJPP

CIBINONG – Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Kelurahan Pabuaran, Bojonggede dalam proses pembangunan Tol Depok – Antasari (Desari) Seksi 3.

Kepala Seksi Penataan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor, Taufik Haryono mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran nilai ganti rugi pembebasan lahan warga.

“Kalau soal itu, ranahnya lebih banyak di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) melalui tim penilai, kalau kami tidak bisa menentukan besaran ganti rugi. Apalagi menuduh ada indikasi kongkalingkong untuk menyunat besaran hak yang harus diterima warga,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan aksi unjuk rasa warga yang ditujukan kepada ATR/BPN Kabupaten Bogor. Padahal untuk menentukan besaran nilai juga tidak bisa, apalagi melakukan negosiasi.

“BPN sudah ada aturan, kalau kami mengambil keputusan di luar kewenangan kami, kan ada kejaksaan dan kepolisian. Karena kami ini hanya pelaksanaannya misal surat-suratnya mana, kalau sudah divalidasi baru, kemudian kami mengusulkan besaran nilainya ke Kementerian Keuangan,” tukasnya.

Sementara itu Koordinator warga, Anton mengatakan bahwa dalam aksi ini mengagendakan mediasi antara perwakilan warga dengan Kepala ATR/BPN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Mereka menyampaikan akan menampung aspirasi kami, lalu kemudian akan disampaikan kepada pimpinan mereka untuk dikaji kembali nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh KJPP,” ujar Anton dalam aksi tersebut.

Namun, Anton mengaku kecewa dengan hasil pertemuan tersebut. Pasalnya, warga selalu diarahkan untuk menempuh jalur pengadilan.

Alhasil, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Warga pun memberikan waktu 14 hari kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor selaku ketua panitia pembebasan lahan dan juga KJPP untuk mempertimbangkan tuntutan dari warga terdampak pembebasan lahan.

“Harusnya diukur, dilihat berdasarkan angka kewajaran, kelayakan berdasarkan lingkungan yang ada. Kan sekarang kita wilayahnya strategis, dekat dengan fasilitas publik, stasiun, rumah sakit, dan jalan raya,” papar Anton.

Sementara warga yang ditawarkan menurutnya belum sepadan sehingga akan merugikan warga. Bahkan terkesan tidak transparan dalam menentukan harga ganti rugi yang akan diterima warga.

“Kami melihat ada indikasi kongkalingkong KJPP dengan panitia ini, karena panitia berlindung pada KJPP, KJPP berlindung pada pengadilan. Mereka main mata untuk bisa menekan harga terhadap lahan dan bangunan milik warga,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.