CIBINONG – Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai kebijakan yang digulirkan pemerintah soal dispensasi mudik untuk santri, sangat plin-plan dan memperburuk keadaan.
Kata dia, hal itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Sebab, masyarakat sudah mengikuti aturan pelarangan mudik tersebut sejak kebijakan itu dilakukan pemerintah.
“Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati aturan larangan mudik lebaran ini. Sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa untuk pengecualian santri bisa mudik, nanti kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran covid 19 di saat mudik,” cetus Djoko, Rabu (28/4/2021).
Menurutnya, kemudahan pengecualian yang diberikan pemerintah juga akan memicu permohonan pengecualian lainnya dari pihak lain.
“Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi pengecualian mudik lebaran, apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah,” tegasnya.
Sehingga, kata dia, aturan larangan mudik lebaran harus bersifat menyeluruh, berlaku untuk semua tanpa terkecuali.
“Peraturan ini sifatnya harus mencakup semua dan jangan ada pengecualian,” ujarnya.
Djoko juga meminta, agar pemerintah melakukan evaluasi secara detail dan menyeluruh, terkait pelaksanaan larangan mudik lebaran dari tahun kemarin.
“Rencana operasi di lapangan harus diperbaiki, tidak seperti tahun lalu, di mana petugas hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas. Sementara sepeda motor dapat melintas sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pun mengungkapkan jika usulan tersebut tidak lah tepat. Sejauh ini Pemprov Jawa Barat pun masih mengikuti aturan dari pemerintah pusat, soal larangan mudik tahun 2021.
“Saya juga diminta pendapat oleh para kyai soal ini. Tapi kami masih mengikuti aturan mudik dari pemerintah pusat,” kata Uu di Cibinong, Kabupaten Bogor. =MAM
