BOGOR – Akses pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor sempat terganggu setelah tertutupi oleh beberapa orang pengunjuk rasa, yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Revolusioner, pada Senin (27/3/2023) sore.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa yang jumlahnya tak mencapai 10 orang tersebut menuntut pembenahan managemen RSUD Kota Bogor.
Menurut salah seorang peserta aksi, demo dilakukan sebagai bentuk kritik dan mengecam atas managemen pelayanan RSUD Kota Bogor dimana hingga kini masih ada dugaan penelantaran pasien dan penahanan pasien.
“Kan sebelumnya, viral video ketidakprofesionalan pegawai RSUD Kota Bogor terhadap pasien yang hendak diperiksa, malah main handphone. Dan kami yakin banyak pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi ya. Dan kami mengecam semua praktek-praktek seperti itu,” kata dia.
Masih kata orator itu, masalah kesejahteraan pegawai RSUD, dimana anggaran iuran Koperasi Pegawai RSUD yang jumlahnya hampir Rp2 miliar tidak jelas pengaplikasiannya bagi kesejahteraan pegawai.
“Kami juga meminta Management RSUD menjelaskan kemana dana atau anggaran iuran Koperasi Pegawai RSUD Kota Bogor. Hingga saat ini pun perbedaan perlakuan terhadap pasien masih terjadi, antara pasien yang memakai BPJS dan Umum. Banyaknya jabatan yang tidak sesuai dengan tupoksinya dan banyak oknum pegawai yang tidak profesional di bidangnya. Kami tekankan RSUD bukan tempat untuk mencari keuntungan tapi tempat pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor, dr. Armein Sjuhairi Rowi menuturkan, adanya demontrasi itu menganggu ketertiban dan keamanan RSUD Kota Bogor dan hal tuntutan para aksi demontrasi itu sebetulnya sudah clear atau selesai.
“Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu didemonstrasikan. Masalah pasien yang tidak nyaman, duduk persoalannya saat itu pasien tengah diperiksa dan dokter yang memeriksanya menerima konsultasi melalui handphone dengan kondisi kegawatdaruratan pasien lain. Hal ini muncul misskomunikasi, pasien yang tengah diperiksa merasa tidak dilayani dengan baik. Padahal dokternya sedang menerima konsultasi, pada akhirnya pasien tersebut paham dan memaklumi hal itu,” jelas Armein.
Armein membeberkan, soal masalah koperasi karyawan, dirinya bingung ada informasi dari mana sehingga muncul anggaran Rp2 miliar, sedangkan koperasi RSUD Kota Bogor tidak sampai sebesar itu. Pengelolaan keuangan koperasi jelas dan transparan.
“Apalagi saat pemilihan pengurus koperasi, manajemen sendiri yang mengurus atau memfasilitasi. Sehingga program kerja hingga urusan keuangan koperasi. Jadi saya bingung mereka itu mendapatkan informasi dari mana?,” pungkasnya.=ROY
