Siapkan Langkah Jamin Kelancaran Nataru, Ini Upaya BNPB dan BMKG

Konferensi pers BNPB dan BMKG dalam rangka jamin kelancaran Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. IST

CIAMPEA – Jelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan dan antisipasi guna mengurangi dampak jika terjadi bencana di saat peringatan dan libur Nataru.

Langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam momen Nataru. BNPB pun melakukan sejumlah antisipasi atas kemungkinan terjadinya bencana agar penyelenggaraan libur Nataru dapat berlangsung lancar.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setyawan dalam konferensi pers yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) secara daring bertajuk Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru, Jumat (22/12/2023) kemarin.

Khusus menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, katanya, dipimpin langsung Kepala BNPB Suharyanto, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh kepala pelaksana BPBD di 34 Provinsi.

“Seluruh Kalaks BPBD Provinsi harus sudah melaksanakan mitigasi dan kesiapan menyongsong Nataru yang dihadapkan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerahnya masing- masing,” kata Fajar Setyawan.

Ia menjelaskan, dengan ada peralihan musim kemarau ke musim penghujan, maka berpotensi terjadi bencana alam seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang tinggi atau pasang dan banjir rob.

“Ini yang paling mungkin terjadi. Sudah dialami di beberapa daerah contohnya sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalbar, dan Kalteng yang sebagian daerah sudah terjadi banjir,” jelas Fajar.

Wilayah yang diprediksi mengalami hujan kategori tinggi (>150 mm/dasarian), lanjutnya, adalah sebagian Aceh bagian barat, sebagian Riau bagian barat, sebagian Kalbar bagian utara, sebagian Sulsel bagian selatan dan sebagian Papua bagian tengah.

“BNPB juga meminta Kepala Daerah untuk menerbitkan SK Darurat (Siaga/Tanggap/ Transisi) di Provinsi/Kab/Kota. Ini menjadi penting, karena tanpa ada SK Darurat itu, maka BNPB tidak bisa memiliki akses masuk untuk memberikan sumber daya kepada daerah ketika terjadi bencana,” imbuhnya

Seluruh daerah juga diimbau segera mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Berkas tersebut diajukan paling lambat Jumat (22/12/2023) pukul 16.00 WIB. Serta diminta untuk segera melakukan operasional mitigasi dan kesiapsiagaan (penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi, makanan siap saji, dan kebutuhan lainnya).

“BNPB pun telah mengeluarkan Surat Edaran diterbitkan untuk daerah-daerah yang dilalui jalur mudik dengan tingkat kerawanan bencana yakni di daerah prioritas Provinsi Lampung, Bali dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa,” tukas Fajar Setyawan.

Sementara Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah untuk memberikan kenyamanan kepada Masyarakat saat periode libur Nataru.

“Kami telah berkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan Kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, BNPB, BASARNAS dan beberapa lembaga terkait,” kata Guswanto.

Selain menyiapkan Pos Komando (Posko) Cuaca di setiap provinsi yang letaknya di pelabuhan dan Bandar Udara (Bandara), BMKG juga menyediakan jenis layanan cuaca seperti peringatan dini cuaca signifikan setiap saat, potensi terjadinya karhutla setiap hari, prakiraan cuaca jalur darat, laut, wisata laut, cuaca bandara empat kali sehari.

Kemudian pada setiap minggu akan menggelar prakiraan cuaca, pemberian informasi potensi cuaca signifikan, serta prakiraan curah hujan bulanan. BMKG juga menyediakan platform informasi cuaca yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui update kondisi cuaca, khususnya pada jalur transportasi darat di https://signature.bmkg.go.id/dwt, laut di https://maritim.bmkg.go.id/inawis/, dan jalur transportasi udara di https://siam.bmkg.go.id/siam.

“Selain itu BMKG juga menyediakan informasi cuaca di tempat ibadah dan tempat wisata,” pungkas Guswanto.Posko-posko yang dimiliki BMKG ada di empat wilayah yaitu Posko Nasional ada di Kantor Pusat BMKG, Posko Gabungan (Kementerian Perhubungan dan ASDP), tingkat provinsi ada di 38 UPT BMKG di setiap provinsi dan Posko Gabungan di 13 pelabuhan dan 96 Bandara. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.