CIBINONG – Empat belas hari menjelang habisnya tahun anggaran 2022, serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, masih sangat rendah. Belanja barang dan jasa tidak maksimal kendati akan berakhir waktunya. Beberapa SKPD di Pemkab Bogor, termasuk Sekretariat DPRD, tidak maksimal menyerap anggaran yang ada. Bahkan, sejumlah SKPD masih rendah sedapan anggarannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, rendahnya serapan anggaran terjadi di beberapa SKPD. Seperti yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja, dari anggaran Rp23.612.649.618 , baru terserap Rp15.195.119.103, atau sekitar 64,35 persen. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dari anggaran Rp972.814.852.811, baru terserap sekitar 54,81 persen atau Rp533.193.374.682. Serapan rendah juga terjadi pada anggaran di Sekretariat DPRD, dari Rp157.030.313.801, baru terserap 60,73 persen atau Rp95,367,629,315.
Rendahnya serapan anggaran itu, mengakibatkan terjadinya SILPA, karena batas waktu menghabiskan anggaran sangat sedikit. Hal itupun menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak, salag satunya dari tokoh masyarakat Kabupaten Bogor yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, Rifdian Surya Darma.
Rifdian menyoroti rendahnya serapan anggaran di masing-masing SKPD, padahal waktu yang tersisa sudah nyaris habis. Dengan limit waktu yang tinggal sedikit itu, sangat jauh untuk menghabiskan anggaran yang ada. Kejadian seperti ini memperlihatkan kualitas dan kemampuan seorang kepala SKPD yang gagal dalam menjalankan program.
“Saya dua priode di badan anggaran, para kepala SKPD itu merengek rengek mereka minta anggaran. Saat diberikan anggaran, mereka ga bisa kerja. Ini harus menjadi catatan merah, Plt Bupati harus tegas karena sudah bikin malu,” tegasnya.
Sebelum menjelang akhir tahun, lanjut Rifdian, seharusnya, sekretaris daerah dan Plt Bupati Bogor melakukan evaluasi serapan anggaran dan kendala kendala dalam serapan tersebut. Sehingga, menjadi cambuk bagi semua SKPD dalam melaksanakan misi dan capaian program Bupati.
“Bupati harus mengevaluasi kinerja kepala dinas, karena jelas tidak cukup menterjemahkan visi misi kepala daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui politik fiskal. Kita semua tahu kepala dinas merengek rengek minta anggaran yang besar kepada TAPD maupun Badan Anggaran di DPRD. Namun dalam prakteknya, tak cakap melaksanakan sesuai perencanaan,” tandasnya.
Dia menambahkan, kejadian ini jelas yang dirugikan rakyat Kabupaten Bogor, karena banyak pembangunan yang mangkrak dan program pemerintah tidak tuntas. “Ini jelas rakyat dirugikan karena kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh wakil rakyat namun yang melaksanakannya tak bisa kerja,” bebernya.
Selain itu, pihak banggar DPRD Kabupaten Bogor harus segera melakukan tindakan, seperti memberikan punishmen dalam pembahasan RAPBD berikutnya. Dipotong 30 persen anggaran dinas yang memang tak bisa merealisasikan anggaran yang sudah mereka usulkan.
Sebaiknya di akhir 2022 tanggal 31 Desember 2022, Plt Bupati Bogor mengumumkan 10 dinas yang serapan anggarannya rendah dan juga Ketua Dewan mengumumkan 10 anggota dewan yang paling sedikit bicara di rapat-rapat pada alat kelengkapan dewan,sebab ini ada korelasinya kenapa serapan jadi rendah. Sebagai efek jera terhadap kinerja yang buruk.
“Sebenarnya ini dampak dari asal dalam menempatkan eselon dua tanpa melihat dari kualitas, kemampuan serta keahliannya. Selain, itu juga dampak dari lemahnya pengawasan dari DPRD sehingga beginilah jadinya tidak sesuai harapan yang dirugikan rakyat,” ucapnya.
Prilaku serapan yang rendah ini sangat berdampak buruk, terutama pada kepemimpinan Plt Bupati Bogor. Seolah Bupati tidak mampu bekerja merealisasikan program, padahal yang tidak becus bekerja itu adalah para kepala SKPD eselon dua.
“Makanya Plt Bupati harus mengumumkan kepada masyarakat 10 dinas yang serapan anggarannya rendah, supaya rakyat tau kalau perlu demo ke dinas-dinas itu minta pertanggungjawaban. Jangan lupa kegiatan yang ada di dinas itu hingga menjadi Anggaran perjalanannya panjang dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten, tentu rakyat berharap banyak pembangunan di daerahnya. Ini yang jadi kekesalan rakyat larinya ke Kepala Desa, Camat dan Bupati yang dianggap kerjanya gak becus, padahal dinasnya yang tidak bisa kerja,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Entis Sutisna saat dikonfirmasi mengaku, jika dinas yang dipimpinnya mampu menyerap anggaran yang sudah ditetapkan hingga 30 Desember mengingat belanja barang tersebut bukan tidak terserap namun dalam proses belanja dan dalam perjalanan karena ada barang dari China.
“Ada beberapa kegiatan yang masih berjalan, terutama kegiatan konstruksi untuk sarana distribusi perdagangan. Disamping itu ada objek belanja yang terkait dengan program penanganan dampak kenaikan BBM juga masih berjalan akan didorong untuk terus dioptimalkan pelaksanaan sampai dengan akhir kontrak,” akunya.
Sehingga di akhir tahun 2022 harapan Disdagin tidak masuk dalam SKPD dengan serapan terendah. Dan pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan Disdagin tahun 2022 dapat mendorong peningkatan pergerakan ekonomi di 2023, Untuk sisa waktu kontrak yang ada, pembangunan sarana distribusi perdagangan di tahun 2022, hasil evaluasi di tim PPK sesuai dengan rencana dan sasaran objek pekerjaan.
“Belanja hibah barang Rp 2,591 miliar untuk di desa pasir mukti dan Desa Sukahati Kecamatan Citeureup, masih dalam proses pengiriman barang dari China mengingat sempat dilakukan Lockdown dinegara China. Yang berdampak pada mundurnya produksi dan pengiriman barang. Sebentar lagi datang dan tinggal pasang aja,” tuturnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Zaenal Ashari saat dikonfirmasi terkait dinas yang dimpimpinnya terendah dalam serapan anggaran melalui telepon selularnya beberapa kali tidak memberikan jawaban. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala DPKPP Ajat Jatnika, saat dihubungi Pakar mengaku sedang ada kegiatan keluarga. UJG
