Sekjen FKP4S Nasional Berharap Ketahanan Pangan Masuk Kurikulum Pendidikan Formal

Nursobah saat melakukan kegiatan perkebunannya. IST

CIBINONG – Pemerintah terus menggaungkan pentingnya ketahanan pangan di sejumlah daerah. Namun begitu, gaung ini ternyata tidak menyentuh pendidikan ketahanan pangan, apalagi sampai masuk kurikulum pendidikan formal tingkat sekolah dasar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 belum diterapkan secara maksimal apalagi terkait pendidikan ketahanan pangan yang belum tercantum secara spesifik. Padahal, berbicara ketahanan pangan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia dan dibutuhkan setiap detiknya.

Belum diliriknya soal pendidikan ketahanan pangan hingga belum terintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal disoroti tajam oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Provinsi Jawa Barat, Muhammad Nursobah.

“Berbicara ketahanan pangan itu bukan sekadar soal produk atau sumber makanan. Perlu dipahami bahwa sumber ketahanan pangan utama itu adalah udara, air, baru sumber makanan. Sehingga berbicara ketahanan pangan erat kaitannya dengan kehidupan manusia agar mampu survive bertahan hidup,” ujar Nursobah di sela-sela kegiatannya di Cibinong kepada wartawan, Kamis (3/8/2023)

Nursobah pun menggambarkan mirisnya ketahanan pangan dalam realitas kehidupan saat ini. “Alam Indonesia ini sangat kaya. Tapi saya miris, jagung, singkong, bahkan beras saja masih impor. Setiap pagi sudah umum di masyarakat kita disuguhi bahan impor. Contohnya gorengan, kebanyakan bahannya dari terigu yang berbahan dasar gandum. Indonesia tidak punya gandum ungkapnya,” bebernya.

Oleh karena itu, Nursobah berpendapat sudah saatnya pemerintah mulai serius menerapkan pendidikan ketahanan pangan. “Dimulai dari pendidikan ketahanan pangan yang wajib masuk dalam kurikulum formal di sekolah tingkat dasar. Sejak anak-anak usia dini harus diberikan pelajaran ketahanan pangan baik secara teori maupun praktik agar timbul kesadaran dalam dirinya,” tegasnya.

Menurut eks Sekjen FKP4S Nasional ini, ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dalam penanganannya. “Tapi harus terintegrasi. Ibarat mengurus sebatang pohon agar tumbuh subur dan memberikan manfaat bagi manusia, butuh pupuk, lahan, air dan sinar matahari yang cukup serta perlindungan dari hama dan penyakit. Hal ini perlu dipahami karena dampak lainnya juga akan terkait. Kebijakan pemerintah akan berperan dalam menjaga keberlangsungannya,” terangnya.

Nursobah mengakui dirinya bersama organisasi P4S telah sering berjuang agar pendidikan ketahanan pangan ini serius ditangani pemerintah hingga bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal.

“Maka ke depan kita butuh sosok pimpinan dan wakil rakyat yang siap berjuang bersama pelaku usaha tani membuat peraturan tentang pendidikan ketahanan pangan dan diaplikasikan di lembaga pendidikan dasar formal. Kami berharap Kabupaten Bogor sebagai mercusuar pendidikan pertanian dapat menjadi kabupaten terdepan dalam menerapkan pendidikan ketahanan pangan dalam sistem pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga lanjut. Sehingga setiap anak akan memiliki kesadaran dan bisa survive,” tandasnya. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.