Sekda Burhanudin Soroti Soal Agraria dan Jalur Tambang di Rumpin

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudun saat berkunjung ke wilayah Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin. Fahri | Pakar

RUMPIN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin, bersama Kapolres Bogor dan Kepala DPMD serta Forkopimcam Rumpin, melihat langsung Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Sukamulya, Minggu (3/7).

Dalam kesempatan tersebut Burhanudin mengapresiasi kinerja segenap jajaran panitia dan pihak keamanan yang telah sukses melaksanakan Musdes Pilkades PAW Sukamulya dengan aman dan tertib. Sekda juga memberikan perhatian pada beberapa persoalan yang terjadi di Kecamatan Rumpin, seperti stunting, konflik agraria hingga jalur Tambang.

Sekda meminta untuk kasus stunting, segera dibuatkan program penanganan nya demi menuju Bogor Bebas Stunting 2023. Dalam persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan TNI AU, pada tahun2012 lalu, kata Burhanudin, sudah dilakukan verifikasi di area 450 hektare dan sekarang ini masyarakat, Pemdes Sukamulya dan Pemerintah Kecamatan Rumpin harus segera melakukan langkah pendataan administrasi pertanahan.

“Saya yakin semua akan ada solusinya, karena pemerintah serius menangani setiap permasalahan masyarakat,” ucap Burhanudin.

Sedangkan terkait rencana pembuatan jalan khusus jalur tambang, Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor berharap dapat tersambung ke jalan tol. Proyek rencana pembangunan jalan jalur khusus tambang ini, lanjutnya, telah diambil alih Pemprov Jawa Barat yang menunjuk PT. Jasa Sarana Jabar sebagai pelaksana.

“Tracking jalan jalur tambang itu sudah ditentukan, feasibility study (FS) dan detail engineering desain (DED) sudah, Pemkab Bogor, masih menunggu rapat kelanjutannya. Pemkab Bogor beserta masyarakat, mengingikan yang tercepat. Kalau, bertele tele, pasti diprotes lagi,” ucap Burhan, sapaan akrabnya.

Sekda Burhanudin menjelaskan, dalam rapat terakhir di Bandung dengan Camat Cigudeg, Camat Rumpin serta Camat Parungpanjang, diungkapkan bahwa saat ini sudah ketahapan action plan. Seperti untuk proses perencanaan badan jalan sesuai target, guna mendapatkan desain yang kompeten sehingga mengakomodir kebutuhan operasional penambangan.

“Tapi mewujudkan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, kalau trace sudah ke sosialisasi lahan – lahan yang terkena baik milik masyarakat maupun pihak ketiga. Itu kan semua harus diukur dan diumumkan. Namun yang terpenting duitnya (anggaran) dari mana? Itu saya belum tahu,” pungkas Burhanuddin. FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.