CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai mempersiapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun DPRD Kabupaten Ciajur mendesak Pemkab mempercepat vaksinasi pelajar agar PTM tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengatakan berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) perpanjangan PPKM, untuk level 2 dan 3 sudah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. “Makanya kita persiapkan dari sekarang, mulai dari vaksinasi pelajar, ketersediaan perlengkapan pendukung mencegah COVID-19, dan lainnya,” ujar Herman.
Menurutnya pihak sekolah yang sudah siap bisa mengajukan untuk menggelar PTM. Tetapi selanjutnya akan dipantau oleh tim gugus tugas untuk izinnya. “Jadi diizinkan atau tidaknya tergantung penilaian tim gugus tugas, memang sudah siap sesuai ketentuan atau masih ada yang kurang. Salah satu penilaiannya juga nanti berdasarkan zona kecamatan, kalau ada di zona kuning dan hijau baru boleh PTM,” kata dia.
Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Gugus Tugas COVID-19 Cianjur Yusman Faisal, mengungkapkan saat ini capaian vaksinasi untuk pelajar masih rendah. Dari target 200 ribu siswa, baru tercapai 4.000 siswa. “Untuk pelajar masih sangat rendah, makanya kita koordinasi dengan semua pihak untuk memprcepat vaksinasi, supaya PTM bisa berjalan dengan tetap mencegah penyebaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan, mendesak pemkab agar lebih mempercepat vaksinasi pelajar. Dengan capaian vaksinasi yang masih rendah, dikhawatirkan PTM malah berujung penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.
“Kita sama-sama mendukung belajar kembali tatap muka, apalagi sudah ada lampu hijau dari pusat. Tapi harus diperhatikan kesehatan siswa, kebut dulu vaksinasi pelajar, baru PTM. Ini jadi PR Pemkab bagaimana vaksinasi bisa cepat sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19,” ucap dia.
Ganjar juga meminta gugus tugas melakukan evaluasi secara ketat bagi sekolah yang mengajukan PTM. Sekolah yang tak lulus persyaratan diharapkan tidak memaksa untuk menggelar tatap muka. “Apalagi kalau yang secara sembunyi-sembunyi menggelar PTM tanpa lapor ke gugus tugas, harus tindak tegas. Karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa. Kita dorong PTM segera dilakukan, tapi jangan abaikan kesehatan siswa,” pungkasnya. NDI
