CIANJUR–Untuk menyamakan persepsi Pemerintah Kabupaten Pemkab) Cianjur, menggelar rapat Negeri di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)/Vedca, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Rabu (25/5/2022). Rapat, Negeri P4TK tersebut, sebagai implementasi program pembangunan lima tahun ke depan dengan berbagai elemen.
Informasi yang berhasil dhimpun, dalam acara tersebut, hadir Bupati Cianjur, H Herman Suherman, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari)) Cianjur, Ricky Tommy Hasiholan, Kasdim 0608/Cianjur Mayor, Chb R Khoiruloh Amin, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, Wakil Ketua DPRD Cianjur, Rustam Effendi, Sekertaris Daerah (Sekda) Cianjur, Cecep S Alamsyah, para Kapolsek dan Koramil se- Kabupaten Cianjur.
Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengatakan keterlibatan dari berbagai elemen ini, tentunya diharapkan tidak terjadi misinformasi ataupun misinformasi di kalangan masyarakat. Pasalnya, program pembangunan yang akan dilaksanakan sudah tersosialisasikan dan terinformasikan kepada masyarakat. Partisipasi semua elemen sangat dibutuhkan lantaran berbagai program pemerintah itu harus tersosialisasikan kepada masyarakat.
“Makanya, dengan dilaksanakannya rapat negeri ini, tidak ada lagi masyarakat yang menanyakan kapan pembangunan jalan atau yang lainnya karena sudah tersosialisasikan,” kata H Herman kepada wartawan usai rapat Negeri P4TK, Kamis (26/5/2022).
Pemkab Cianjur, lanjut H Herman memiliki lima program unggulan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Programnya terdiri dari pembangunan 1.000 kilometer jalan beton, 10.000 UMKM, Cianjur Caang, 1.000 hektare lahan pertanian, dan 1.000 kobong (pesantren).
“Seluruh program ini, harus diketahui masyarakat, misalnya kapan jalan akan dibangun. Kapan kobong akan dibangun. Soal kobong, bukan hanya pembangunan. Tapi kami fasilitasi juga yang belum punya izin. Kemudian soal UMKM, bukan hanya membantu permodalan, tapi juga izinnya. Kalau SDM-nya masih lemah, kita akan latih,” ungkapnya.
Herman memandang perlu disosialisasikan berbagai program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Pasalnya, implementasi RPJMD 2021-2026 baru berjalan sekitar 5 bulan terhitung awal tahun ini. “Makanya kita libatkan juga unsur Forkopimcam. Mereka nanti akan menyampaikan kepada desa yang djlanjutkan informasinya kepada masyarakat,” pungkasnya= SYA.
