Saan Mustofa Soroti Soal Netralitas ASN di Cianjur

CIANJUR – Terkait soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024, diawasi Komisi II DPR RI. Hal tersebut, dilakukan agar pesta demokrasi terlaksana dengan demokratis.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, membenarkan jika soal netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan. Pasalnya, kepala daerah (Kepda) tersebut, sebagai pimpinan pemerintah tertinggi di lingkup pemerintah daerah, harus menjadi teladan agar diikuti juga jajarannya.

“Memang terkait soal netralitas ASN dari sisi kepemiluan diawasi komisi II DPR RI. Netralitas ini harus diteladani pimpinan tertinggi di daerah. Ini supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clean and clear dari sisi netralitas,”tegas Saat kepada awak media Selasa (30/1/2024) saat berkunjung di Pendopo Cianjur.

Menurutnya, netralitas ASN pada Pemilu kali ini menjadi sorotan. Termasuk di dalamnya para aparatur pemerintah lainnya. “Makanya, ini yang kami tekankan saat beraudiensi dengan pak bupati dan jajaran, KPU, serta Bawaslu,” ujarnya.

Seperti hal lainnya, kata Saan mejadi fokus perhatian Komisi II DPR RI pada Pemilu 2024 berkaitan hal teknis. Soal distribusi logistik misalnya, karena secara geografis Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah rawan bencana.
“Secara kewilayahan, daerah di Kabupaten Cianjur ini sangat luar. Jaraknya juga jauh-jauh. Maka, pengamanan logistik itu menjadi sangat penting. Baik pengamanan dari sisi kebencanaan dan lainnya,” ungkapnya.

Saanpun menegaskan yang menjadi penekanan Komisi II pada pelaksanaan Pemilu 2024 menyangkut hak pilih. Komisi II akan memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai hak pilih namun tak terdata.

“Kami minta KPU, Bawaslu, ataupun pemerintah daerah terus mendata, terutama bagi pemilih-pemilih pemula yang pada 14 Februari sudah berusia 17 tahun. Mereka harus diberikan hak pilihnya dengan cara dibuktikan pencetakan KTP elektronik. Itu harus jadi prioritas,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, tegas Saan, DPR akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Bawaslu terhadap berbagai bentuk tindak lanjut penanganan dugaan-dugaan pelanggaran. Sehingga, dari Pemilu yang bersih dan jurdil, bisa menghasilkan para pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat yang bermartabat. “Saat ini DPR konsen menjaga netralitas ASN. Tentu kita akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Bawaslu,” pungkasnya=BNM/SYA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.