CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), terus mengembangkan konsep hunian vertikal atau rumah susun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika menjelaskan, saat ini kebutuhan rumah di Kabupaten Bogor sangat lah tinggi, jumlahnya mencapai sekitar 122 ribu hunian.
“Sejauh ini kawasan Cibinong Raya menjadi favorit ya, bahkan 50 persen perumahan yang ada di Kabupaten Bogor itu berada di Cibinong Raya,” kata Ajat, Kamis (2/12/2021).
Tingginya jumlah hunian di kawasan Cibinong Raya ditenggarai karena lokasi yang strategis. Dekat dengan pusat pemerintahan dan akses tol.
“Untuk perumahan pun mempunyai tipologi, kalau perumahan mewah akan mendekati ke akses jalan tol sedangkan perumahan menengah ke bawah dia akan mendekati stasiun. Pola-polanya seperti itu kebanyakan,” jelas Ajat.
Konsep hunian vertikal atau rumah susun diyakininya merupakan salah satu solusi untuk tetap bisa menampung kebutuhan rumah di Kabupaten Bogor.
Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Daripada mereka ngontrak mending di rumah susun kan, harganya juga murah. Nah untuk memenuhi kebutuhannya, kita melakukan sertifikasi tanah dan PSU yang nantinya akan diusulkan untuk dibangun rumah susun,” papar Ajat.
Sejauh ini, di Kabupaten Bogor sendiri setidaknya ada 36 rumah susun yang tersebar di sejumlah pondok pesantren dan kampus, namun yang dimiliki Pemkab Bogor hanya satu, yakni di Limus Nunggal. Sehingga perlu ada penambahan lagi untuk membantu MBR.
Ajat menilai, konsep rumah susun harus segera direalisasikan. Karena khawatir ketika lahan sudah tidak memadai, para developer perumahan akan membangun
ke daerah pinggiran yang dinkhawatirkan bakal menggerus lahan pertanian.
“Makanya harus segara, karena khawatirnya lahan pertanian akan terus berkurang seiring denganya banyaknya pengembanh perumahan yang lari ke pinggiran,” pungkas Ajat. =MAM
