BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengguyur RSUD Kota Bogor dengan anggaran bantuan provinsi (banprov) sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan Blok 1 dan 4 rumah sakit pelat merah tersebut. Namun, Direktur Utama RSUD, dr Ilham Chaidir menilai angka tersebut jauh dari cukup, sebab pihaknya melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp255 miliar.
“Jadi total anggaran Rp255 miliar yang diajukan. Itu bisa dibuat bangunan super modern. Tapi ternyata hanya di-ACC Rp20 miliar,” ujar Ilham kepada Pakar Online, Sabtu (28/8/2021)
Menurut dia, berdasarkan konsultasi dengan tim pembuat Detail Engineering Design (DED) ana Rp20 miliar hanya dapat digunakan untuk membangun pondasi untuk 4 lantai. Ilham melanjutkan, pihaknya mengaku akan terus mendorong jumlah banprov, agar minimal RSUD dapat membangun IGD dan poliklinik. “Ya, mudah-mudahan bisa ditambah Rp41 miliar hingga Rp45 miliar,” ungkapnya.
Tetapi, sambung Ilham, bila banprov tetap berada di angka Rp20 miliar, mau tidak mau pihaknya harus mencari alternatif pembiayaan. “Ya, bisa kita minta bantuan pemerintah pusat. Sebab, dengan angka Rp20 miliar untuk membangun dua blok. Tentunya pembangunannya mesti dicicil,” ucapnya.
Kata dia, RSUD harus memiliki gedung baru, terutama untuk poliklinik. Hal itu lantaran bangunan poliklinik yang ada sudah berusia 30 tahun, dan sudah bocor serta tak nyaman. “Kemudian status kita yang akan menjadi rujukan regional dan menuju rumah sakit pendidikan, tentunya membuat RSUD mesti memiliki ruangan representatif karena Bogor adalah etalase Jabar,” jelasnya.
Selain itu, 40 persen pasien berasal dari luar wilayah. RSUD juga sudah mampu melakukan operasi sulit dan salah satu rumah sakit pusat yang menangani kanker. “Jadi IGD harus diperbesar, ICU diperbanyak, ruang perkuliahan dan lain-lain di gedung 4 lantai itu,” terang Ilham.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Bogor, Ahmad Saeful Bahri atau yang akrab disapa Gus M, mendukung langkah yg dilakukan oleh manajemen RSUD Kota Bogor utk meningkatkan layanan dan melakukan tahapan pembangunan dan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi peningkatan layanan kesehatan bagi warga kota bogor. “Kita berharap semua harus jelas dan terukur serta harus secara detail dijabarkan dlm RAB nantinya,” harapnya.
Selain itu, kita sangat mengapresiasi kinerja manajemen RSUD dlm melakukan terobosan bantuan anggaran melalui bantuan keuangan dari Propinsi Jabar. “Ini langkah yang bagus, karena kita semua tahu anggaran APBD Kota Bogor yang terbatas mendapat Bankeu senilai 20M sudah cukup bagus dengan asumsi pasca pandemi saat ini,” tandasnya.
DPRD Kota Bogor pun, mengajak dan meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana mencari bantuan sumber pembiayaan tambahan lain “Kita harus mendukung langkah manajemen RSUD, karena akan menjadi Rumah sakit rujukan dan Rumah Sakit pendidikan. Tentunya, harus didukung oleh sarana dan prasarana yg memadai,” ujarnya.
Gus M menambahkan, yang perlu menjadi catatan bagi manajemen RSUD adalah bagaimana mengoptimalkan nilai anggaran tersebut. Tentunya, Manajemen RSUD harus mampu membuat perencanaan yg terukur agar anggaran tersebut.
“Harus dipastikan, anggaran itu mampu mengcover bagian mana saja dlm tahapan pembangunan dan sampai mana nantinya,” tegasnya.
Kemudian, yang harus diperhatikan adalah bgmn planning keberlanjutan konstruksi RSUD kedepan agar tidak terjadi mangkrak dalam proses pembangunannya karena ini terkait dengan layanan dasar masyrakat. RIF
