Rencana Revisi RTRW Kabupaten Bogor Butuh Asistensi BIG

Kepala BIG Muh Aris Marfai. IST

CIBINONG – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengaku telah dimintai masukan terkait rencana penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bogor yang sedang dilaksanakan Bappenda.

Menurutnya, keterlibatan BIG dalam rencana penyusunan revisi RTRW sangat diperlukan karena keterkaitan dengan peta dasar.

“Revisi maupun penyusunan masuk rencana detail tata ruang selalu memerlukan peta dasar, dan peta dasar ini di BIG. Maka bisa dipakai,” ujar Muh Aris Marfai kepada wartawan, Rabu (26/10/2022).

Jadi, kata dia, peran BIG menyediakan peta dasar untuk pelaksanaan RTRW. Akan tetapi peta dasar yang dibutuhkan untuk penyusunan RTRW belum ada, atau belum update maka kabupaten/kota bisa menyusun peta dasarnya.

“Tapi nanti ada asistensi dari BIG untuk melihat itu sudah benar apa belum atau tidak, seluruh peta tata ruang mesti ada koordinasi atau sangkut pautnya dengan kami di BIG karena harus ada asistensi,” pungkasnnya.

Sebelumnya, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Supriyanto mengatakan, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penelaahan tentang Perda 11 Tahun 2016 ini apakah masih relevan digunakan atau tidak.

“Karena setelah itu terkendala aturan cipta kerja, maka di tahun ini kembali melaksanakan diskusi konsultasi publik kedua penyusun revisi RTRW,” ujar Supriyanto.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036, merupakan rujukan utama dalam memberikan rekomendasi teknis pembangunan infrastruktur dan penerbitan perizinan, pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah dan menjamin tata ruang wilayah berkualitas.

Seiring dengan dinamika pembangunan yang meliputi perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja RTRW maka secara berkala diperlukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 bahwa Rencana Tata Ruang dapat dilakukan Peninjauan Kembali sebanyak satu kali dalam setiap periode lima tahunan. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.