Redistribusi Tanah, Menteri ATR/BPN Sambangi Lahan Pertanian MPM

CIANJUR – Lokasi lahan pertanian PT Maskapai Penerbangan Moelia (MPM) tepatnya, di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dijambangi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Rabu (26/10/2022). Kedatangan mantan Panglima TNI itu berkaitan dengan rencana redistribusi tanah.

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Muhammad Yusuf membenarkan jika kedatangan Menteri ATR/BPN tersebut, guna melihat secara langsung lokasi lahan yang akan diredistribusikan sekaligus bertemu dengan para petani penggarap yang ada dikawasan lahan PT MPM yang terdiri dari 12 hak guna usaha (HGU) dengan luas mencapai sekitar 1.023 hektare.

“Memang kedepannya sebagian lahan akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka redistribusi,” tegas Yusuf kepada wartawan ditemui di Cipanas, Rabu (26/10/2022).

Menurutnya dari bagian keseluruhnya akan diambil alih negara melalui hak pengelolaan lahan (HPL) oleh Bank Tanah. Pasalnya dari laphan pada HGU 15 dan 20 selanjutnya akan diredistribusi kepada para petani penggarap.

“Memang itu (redistribusi-Red) memang bagian dari program pemerintah,”terangnya.

Mengutip penyataan Menteri ATR/BPN, Yusuf menegaskan Presiden Joko Widodo menginginkan agar redistribusi lahan tidak salah sasaran. Artinya, lahan eks HGU Nomor 15 dan 20 di kawasan PT MPM yang akan diredistribusi kepada masyarakat akan dilalui dengan cara verifikasi dan identifikasi para petani penggarap.

“Jumlahnya berapa banyak dan ini harus benar-benar petani yang menggarap di situ. Prioritasnya seperti itu,”ungkapnya.

Yusuf mengatakan berdasarkan data yang tercatat pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, jumlah petani penggarap di kawasan tersebut sebanyak 1.493 orang. Namun, jumlah data petani penggarap tersebut akan diverifikasi dan diidentifikasi kembali.

“Karena kan data ini sudah cukup lama. Nanti kita lihat kembali objeknya itu seperti apa, berapa banyak. Kami memang akan melakukan kegiatan itu kembali. Data itu masih kami tunggu karena nanti akan koordinasi dengan kepala desa, dengan kecamatan, kemudian dengan pak bupati selaku ketua gugus tugas reforma agraria,”ujarnya.

Nanti, kata Yusuf, yang menetapkan petani penggarap sebagai subjek yang penerima redistribusi lahan adalah kepala daerah. Penyerahan redistribusi lahan sendiri rencananya dilaksanakan awal tahun depan.

“Makanya, data sementara petani penggarap ini akan kami verifikasi dan identifikasi kembali. Kita data kembali, baik jumlah maupun orangnya karena bisa saja ada perubahan. Mungkin sudah ada yang meninggal dunia atau mungkin yang sudah pindah. Ini kan belum ada datanya pada kami. Makanya, verifikasi dan identifikasi ini diperlukan,” katanya.

Yusuf berharap situasi dan kondisinya berjalan kondusif. Kantor ATR/BPN pun bisa melayani maksimal kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada letupan-letupan terhambatnya atau tertundanya redistribusi lahan ini. Kalau ada konflik enggak mungkin kita berikan redistribusi,” tegasnya.

Tahapannya, lanjut Yusuf saat ini akan segera dilakukan pengukuran lahan. Setelah itu dilanjutkan dengan permohonan HPL.

“Kemudian mulai diredistribusikan kepada masyarakat. Tahapannya sekarang masih berjalan. Berbagai hal di lapangan akan jadi bahan pertimbangan kami mengusulkan kepada pimpinan bagian mana saja yang menjadi bagian masyarakat,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.