CIBINONG – Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sepyo Achanto menyebut potensi sengketa lahan di Kabupaten Bogor sangat lah tinggi. Musabab,
sekitar 60 persen tanah di wilayah ini
belum bersertifikat.
“Jadi memang masih banyak lahan yang kosong di sejumlah wilayah. Ditambah dengan luas wilayah Kabupaten Bogor yang besar,” kata Sepyo, Senin (27/9/2021).
Kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Bogor berada di peringkat teratas sebagai daerah sengketa lahan di Jawa Barat.
Dia menjelaskan, selain karena belum bersertifikat, sengketa lahan banyak terjadi lantaran banyak yang tidak dikuasai oleh pemilik atau pengelola yang mendapatkan hak. Sehingga tak sedikit orang yang menyalahgunakannya, mulai dari menjual atau membangunnya.
“Makanya saya berpesan kalau memiliki tanah itu harus dirawat menggarap atau menguasai jangan sampai diterlantarkan. Karena kalau sudah seperti itu kan tanah aman-aman saja,” paparnya.
Dia menambahkan jika seseorang menelantarkan lahan, negara dapat mengambil alih kembali lahannya. Namun semua itu dapat dilakukan dengan menempuh beberapa prosedur.
“Memang itu ranahnya di Kementerian yang dapat mengambil alih kembali dengan usulan dari wilayah. Karena jika tidak bermanfaat lebih baik diambil alih dan manfaat bagi masyarakat lainnya,” jelas Sepyo.
Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Eko Mujiarto mengungkapkan, sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor didominasi oleh orang yang memperkarakan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU).
Apalagi, kata dia, di Kabupaten Bogor ini banyak sekali eks HGU yang sudah habis masa pakainya.
“Ini yang sering menjadi persoalan, sehingga banyak orang yang merebutkan HGU ini. Karena Kabupaten Bogor dari ujung sampai ujung banyak sekali HGU,” ungkap Eko.=MAM
