Ratusan Pengembang Belum Serahkan PSU, Dewan Sentil DPKPP

Ilustrasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum. IST

CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor kembali menyoroti persoalan ratusan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang hingga saat ini belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Edi Kusmana menilai, persoalan PSU tersebur harus menjadi perhatian Pemkab Bogor khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

“Data terakhir yang kami dapar dari DPKPP yakni daro 833, baru 206 pengembang yang telah menyerahkan PSU. Artinya masih ada sekitar 627 pengembang lagi yang belum menyerahkan,” cetusnya, Selasa (14/9/2021).

Edi menilai, kondisi tersebut saat ini sangat berdampak kepada masyarakat penghuni perumahan. Apalagi, dia mengakui jika banyak mendapatkan laporan bahwa beberapa pengembang telah kabur tanpa terlebih dulu menyerahkan PSU.

“Ketika PSU ini belum diserahkan, maka Pemkab Bogor pun tidak bisa melakukan apa-apa termasuk memperbaiki PSU seperti jalan atau yang lainnya. Itu jadi kerugian yang dialami penghuni perumahan,” jelas Eri.

Selain kabur, lanjut Edi, banyak pengembang yang bangkrut hingga tak mampu membangun PSU. Padahal, menurutnya, jika pengembang mengalami kebangkrutan harus melapor kepada Pemkab Bogor, sehingga Pemkab Bogor dapat dapat mengambil alih.

“Karena ada pembiaran jadinya banyak PSU yang seharusnya menjadi aset Pemkab Bogor ini jadi terbengkalai. Lagi-lagi masyarakat atau penguhuni perumahan yang dirugikannya,” kata Edi.

Dia juga menambahkan, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pihaknya telah memanggil DPKPP untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Karena persoalan PSU ini nantinya berkaitan dengan aset daerah, sehingga ia berharap di 2021 ini persoalan PSU dapat terselesaikan.

“Sekarang sudah berjalan beberapa perumahan sudah mulai menyerahkan PSU kepada Pemkab. Dalam waktu dekat kita juga akan memanggil kembali DPKPP untuk melakukan evaluasi,” bebernya.

Sementara, persoalan tersebut sebelumnya juga ditanggapi oleh Kabid PSU pada DPKPP Kabupaten Bogor,
Nunung Toyibah.

Beberapa waktu lalu, Nunung mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan mandeknya penyerahan PSU oleh pihak pengembang kepada Pemkab Bogor, pihaknya tengah menyiapkan draf Peraturan Bupati (Perbup).

Menurut Nunung, keberadaan Perbup menjadi sangat penting, mengingat didalamnya nanti akan berisi pasal-pasal yang bisa menyelesaikan persoalan pengembang yang lepas tangan dari proses penyerahan PSU.

“Jadi didalam Perbup itu nanti tertuang aturan seperti misalkan pengembang sudah tidak ada, ada pihak yang bisa menyerahkan PSU kepada Pemkab Bogor dan lain-lain itu diatur disitu,” kata Nunung.

Berdasarkan catatan di DPKPP Kabupaten Bogor, perumahan tertua yang belum menyerahkan PSU nya terdapat di Kecamatan Gunungsindur yang dibangun pada 1995.

Namun, khusus untuk perumahan yang dibangun pada 2019 hingga kedepannya, pihak Pemkab Bogor sudah menyiapkan strategi agar penyerahan PSU diberikan sejak awal.

“Jadi itu ada penyerahan administrasi PSU sebelum IMB keluar. Setidaknya kan kira sudah punya pegangan hitam diatas putih soal PSU ini,” jelasnya.

Terkait wacana merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2012, Nunung sendiri merasa memang perlu ada perubahan. Sebab, menurutnya dengan adanya Undang-undang Omnibuslaw, perlu ada perubahan isi dari Perda yang sudah berusia delapan tahun itu.

“Nah ini yang sedang kami komunikasikan dengan dewan, apakah perlu adanya perubahan atau tidak,” pungkasnya.MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.