Rakor Digelar, DPRD dan Pemkab Bogor Sepakat Teruskan Penataan Kawasan Puncak hingga 2025

Pelaksana Rakor Program Kegiatan 2024-2025 DPRD dan Pemkab Bogor. IST

CIBINONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menyusun rancangan kerja yang dilaksanakan pada 2024-2025.

Dibahas intens dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kegiatan 2024-2025 di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, keduanya sepakat untuk meningkatkan sejumlah infrastruktur masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan bahwa Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu telah melakukan langkah terukur dalam menata kawasan wisata Puncak, yakni dengan menertibkan para pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya, langkah tersebut adalah hal yang patut diapresiasi. Salah satu bentuk dukungannya adalah melanjutkan penataan Puncak dengan memenuhi kebutuhan infrastrukturnya.

“Pak Pj Bupati sudah mempersiapkan hadiah untuk kepala daerah terpilih nanti. Salah satunya penertiban PKL. Beliau meninggalkan legacy, meninggalkan warisan penataan puncak, sehingga kita harus melanjutkan dan memastikan PKL yang belum dapat tempat agar ditempatkan di tempat yang terbaik,” kata Rudy, Selasa (2/7/2024).

Adapun tempat terbaik yang dimaksud adalah peningkatan infrastruktur di kawasan wisata Puncak. Rudy menilai program kegiatan tahun ini dan 2025 harus dijalankan secara seksama sesuai dengan tujuannya.

Termasuk juga kondisi infrastruktur masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kami mempunya semangat yang sama. Ke depan jangan ada lagi masyarakat yang mengeluh jalan rusak. Dan kami di DPRD meminta jajaran ASN di Kabupaten Bogor untuk memperhatikan masyarakat,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyebutkan, bahwa apa yang dibahas dalam rakor ini nantinya akan dilaksanakan oleh kepala daerah mendatang.

“Nah ini apa apa yang menjadi kebutuhan itu kita akomodir dalam APBD 2025 yang nantinya akan dilaksanakan oleh kepala daerah definitif,” kata Asmawa.

Bahkan sebagai wilayah yang masuk dalam aglomerasi Jabodetabekjur, Kabupaten Bogor memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan pembangunan pusat. Mulai sektor pendidikan, kesehatan hingga bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonominya.

“Momentumnya adalah kita ingin melihat apa yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat. Baik infrastruktur, SDM dan ekonomi,” jelas Asmawa. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.