Rakor Bulanan DPD PPDI Kabupaten Bogor Bahas Perda Nomor 1 Tahun 2021

Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD-PPDI) Kabupaten Bogor. (Fahri | Pakar)

CISEENG – Jajaran pengurus Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD – PPDI) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) rutin bulanan bertempat di Wisata Lembah Cisadane, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Rapat koordinasi PPDI dihadiri Ketua DPD PPDI Asnawi, S.H., Wawan (Sekertaris Umum), M.Farid (Bidang Organisasi), Delis (Bendahara Umum), Hadi (Wakil Ketua Bidang OKK), Yani dan Lulu (Wakil Bendahara), Wahyuni (Pengurus DPD – PPDI dan Ketua Paguyuban Sekdes Kec. Ciseeng), Pipih (Ketua DPK PPDI Kec. Ciseeng), dan Seluruh anggota DPD PPDI Kabupaten Bogor.

“Rapat koordinasi bulanan ini sudah menjadi agenda rutin DPD PPDI Kabupaten Bogor, untuk mempererat tali silaturahmi antar perangkat desa atau Keluarga Besar PPDI,” ujar Asnawi, S.H., Ketua DPD PPDI Kabupaten Bogor, Sabtu (20/11/2021).

Ia menambahkan, rakor bulanan di setiap kecamatan juga menjadi media diskusi antar anggota untuk memperkuat sistem pemerintahan desa.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam rakor kali ini juga ada pesan penting sskaligus momentum tepat bagi semua pengurus Dewan Pengurus Kecamatan (DPK ) PPDI untuk komunilaao dan koordinasi terutama dalam mendorong aplikasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2021.

“Di dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Asnawi.

Lebih menarik, lanjut Asnawi, di dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya di pasal 12 dan 13, ditegaskan bahwa ke depan nanti, semua perangkat desa akan mempunyai ciri khusus berupa Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa (NIAPD).

“Tentunya pasal tersebut akan menjadi kepastian hukum buat para perangkat desa. Karena selama ini terutama saat ada pelaksanaan kontestasi Pilkades, perangkat desa selalu menjadi khawatir karena sudah menjadi kebiasaan kepala desa terpilih untuk mengganti perangkat desa,” paparnya.

Asnawi berharap, lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2021 akan menjadi pendorong motivasi bagi para perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya, karena pada dasarnya perangkat desa adalah salah satu bagian dari pelayanan masyarakat.

“jangan pernah mengeluh dan capek, pelayanan masyarakat harus tetap semangat serta bekerja dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah kalau kita ikhlas, pekerjaan kita akan menjadi salah satu ibadah di akhirat kelak,” tutup Ketua DPD PPDI Kabupaten Bogor. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.