PWI dan IJTI di Cianjur Gelar Unras Tolak RUU Penyiaran

CIANJUR – Aksi unjuk rasa (Unras) penolakan terhadap Rancangan Undang Undang atau RUU Penyiaran, dilakukan puluhan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, tepatnya di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Rabu, (22/5/2024).


Berdasarkan pantauan, sebelumnya aksi unjuk rasa tersebut, dilakukan di Tugu Lampu Gentur dengan cara aksi teatrikal dimana salah satu anggota PWI Rikzan dari media cetak Cianjur Ekspress melakukan aksi mulut dibekap masker bergambar x dan tangan diikat sebagai simbol penolakan terhadap RUU penyiaran. Selanjutnya, dilakukan diarea gedung DPRD Cianjur, massa melakukan sejumlah orasi dan meminta kehadiran perwakilan anggota DPRD Cianjur.


Usai menggelar aksi, akhirnya diterima dua anggota DPRD Kabupaten Cianjur yakni Asep Deni Mulyadi dari Partai Gerindra dan Igun Hendra Gunawan dari Partai Golkar dan langsung menandatanganinya sebagai tanda petisi menolak RUU yang berisi larangan melakukan kegiatan investigasi diatas kain putih sepanjang tiga meter.


Lantaran kecewa tidak bisa bertemu dengan Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, akhirnya mereka melakukan aksi penyegelan Gedung DPRD Cianjur dengan spanduk-spanduk yang berisi petisi penolakan RUU Penyiaran. Aksi tersebut, berlangsung hingga 4 jam itu, pada pukul 13.00 WIB massa kemudian membubarkan diri.


Ketua PWI Cianjur Ahmad Fikri mengatakan, aksi unuk rasa tersebut, dilakukan sebagai bentuk aspirasi dari teman teman wartawan untuk menolak terhadap RUU Penyiaran yang telah menyesatkan. Pasalnya RUU Penyiaran ini, sudah bertentangan UU sebelumnya dan kode etik jurnalis. “Intinya kami menolak, karena sebagai jurnalis selama ini kami melakukan investigasi, ketika investigasi ini dibungkam sama saja dengan melarang kegiatan jurnalistik,” tegas Ahmad Fikri, Rabu, (22/5/2024).


Ketua IJTI Cianjur Rendra Gozali menambahkan aksi unjuk rasa terhadap RUU Penyiaran ini, sangat tidak memberikan kebebasan dalam hal mengeksplorasi kegiatan jurnalistik. “Apa yang dilakukan oleh DPR RI ini sudah mencederai ruang demokrasi yang sudah kita bangun dari sejak 20 tahun lalu dimana kemerdekaan pers ini kita perjuangkan dengan amanat reformasi dan DPR RI malah membuat gaduh profesi jurnalis dengan pasal jurnalistik investigasi,” katanya.


Sementara itu, Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Cianjur D Junaedi Muharam mengatakan dengan adanya rencana RUU Penyiaran yang dikeluarkan pihak pemerintah yang saat ini sedang digodok di Kementrian dan DPR itu merupakan salah satu bentuk pemborgolan terhadap media masa.


“Hal ini tidak boleh terjadi, karena apabila itu terjadi sama artinya dengan negara tidak membolehkan para awak media untuk melakukan publikasi yang selama ini menjadi bukti materil. Pasalnya jika RUU Penyiaran ini terlaksana ini merupakan suatu proses kemunduran demokrasi. Kami sepakat untuk menolak RUU Penyiaran, sebab RUU ini dibuat dalam kondisi negara yang sedang tidak baik, artinya itu telah memperlihatkan gerakan gerakan oligarki,” pungkasnya. BNM/NDI/SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.