Pusat Naikkan Cukai Rokok, Pemkab Khawatirkan Tembakau Ilegal Makin Marak

Ilustrasi cukai tembakau naik. IST

CIBINONG – Rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok oleh pemerintah pusat ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Bogor Budi CW menilai, eencana kenaikan yang kabarnya akan ditetapkan pada pekan depan itu akan memberikan dampak negatif. Terutama pada industri hasil tembakau dan penjualan di daerah.

Terlebih, sambungnya, hal itu juga akan memicu banyaknya penjualan tembakau ilegal.

“Semoga hal tersebut sudah diperhitungkan dan diantisipasi oleh pemerintah pusat, karena sekarang kondisi peredaran rokok dan cukai ilegal cukup merambah ke berbagai desa dan kecamatan,” kata Budi CW, Kamis (2/12/2021).

Menurutnya, kemungkinan adanya peningkatan penjualan tembakau ilegal sangat besar. Sebab, saat ini masyarakat tengah dihadapi dengan Pandemi Covid-19 yang membuat kondisi ekonomi semakin terhimpit.

“Rokok serta tembakau dengan cukai ilegal dan harga murah bisa makin dicari oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Budi CW.

“Bagi mereka dimasa pandemi ini sangat dicari tapi dampaknya jelas terasa. Artinya rencana pemerintah pusat kenaikan tarif cukai ada pengaruh ke daerah,” sambungnya.

Rencana ini pun sebelumnya menuai reaksi Anggota DPR Komisi XI, Willy Aditya. Dia menilai langkah pemerintah itu sudah banyak mendapatkan keluhan dan penolakan dari para pekerja dan para petani atas kelangsungan hidup mereka.

“Para petani juga sudah bergerak untuk mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Jokowi. Jangan sampai kita harus menanggung konsekuensi atas semakin banyaknya petani dan pekerja SKT yang terdampak di masa sulit ini,” katanya.

Sementara, Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Edy Sutopo mengakui jika tarif harus naik, pihaknya akan memberikan masukan agar tarifnya tidak naik terlalu tinggi.

“Kami kurang sepakat jika cukai dinaikkan terlalu tinggi. Harus hati-hati tentang kenaikan tarif CHT ini, karena Indonesia masih membutuhkan industri IHT. Kalau industri ini mampu bertahan, bukan tidak mungkin industri ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara,” katanya.

Ia mengungkapkan, data Kementerian Perindustrian menyatakan, sepanjang tahun 2020 lalu setidaknya 4.500 tenaga kerja di sektor Industri harga tembakau (IHT) yang di-PHK. Dan data tersebut, bisa saja lebih besar karena banyak pabrik dengan pertimbangannya yang kurang disiplin dalam pelaporannya.

“Pertimbangan yang harus dipikirkan dalam kebijakan CHT memang banyak dan tidak mudah karena bersentuhan dengan banyak orang dan multisektor,” kata Edy,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengungkapkan, kenaikan eksesif tarif CHT di saat seperti ini kurang tepat. Sebab, meskipun penularan COVID-19 bisa terkendali, masa pemulihan akibat dampak masif yang ditimbulkan selama dua tahun terakhir membutuhkan periode multiyears.

“Rokok adalah produk konsumsi nomor dua, yang amat penting untuk menyokong ekonomi negara. Dan di sisi lain merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang,” kata Ahmad. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.