Puluhan Proyek Fisik Mangkrak dan 4 Penyedia Jasa Diputus Kontrak, Serapan APBD di PUPR Kabupaten Bogor Rendah

Inilah salah satu proyek mangkrak di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 lalu. Age | Pakar

CIBINONG – Serapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi terendah yakni 84 persen dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Bogor, pada Minggu (21/1/2024).

Akibatnya ada puluhan proyek kegiatan fisik baik peningkatan infrastruktur jalan, hingga pembuatan saluran drainase sampai saat ini tercatat tak kunjung rampung alias mangkrak.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Edi Mulyadi membenarkan bahwa serapan APBD 2023 paling terendah, sehingga pihaknya mencatat baru 84 persen atau Rp 200 miliar yang terserap.

“84 persen serapan apbd 2023 kemarin dengan nilai Rp 200 miliar dari total 846 miliar yang terdiri dari kegiatan kontruksi, ada belanja dan lain-lain kurang lebih Rp 600 miliar,” katanya kepada Pakar.

Ia mengaku banyak proyek fisik pada tahun 2023 kemarin yang mengalami mangkrak atau tidak selesai sampai awal tahun 2024, dikarenakan adanya beberapa faktor kendala dari pihak ketiga atau penyedia jasa.

“Ada sebanyak 50-an kurang lebih kegiatan proyek fisik yang mangkrak dan mereka semua persentasenya tersisa 6-8 persen dan ada juga yang baru 60 persen persentasenya. Dan faktornya itu disebabkan karena banyak faktor, mulai dari kontraktor tidak memiliki uang, lalu banyak megang kegiatan jadi kegiatan yang lain terbengkalai,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan bahwa akibat banyak puluhan pekerjaan yang mengalami molor hingga mangkrak, sehingga ada sebanyak 4 pihak ketiga atau penyedia jasa yang telah diputus kontrak oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

“Sudah ada yang diputus kontrak sebanyak 4 cv dengan nilai diatas rata rata Rp 1 miliar. Dan akibatnya pada tahun 2024 sekarang, anggaran kita baik untuk kegiatan kontrak dan belanja atau yang lainnya menjadi menurun menjadi Rp 649 miliar,” tuturnya.

Edi juga menyebut bagi para penyedia jasa yang belum menyelesaikan pekerjaan, pihaknya memberikan perpanjangan waktu dengan catatan mendapatkan sanksi.

“Bagi para penyedia jasa kita berikan perpanjangan waktu maksimal 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Tetapi kita juga memberikan sanksi dengan denda 1per-mil dan maksimal 5 per-mil,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.