PT Torus Jaya Pelaksana Pembangunan Gedung Sekda Terancam Putus Kontrak

Inilah proyek pembangunan gedung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur. (ESYA)

CIANJUR—Meskipun telah diberikan sanki 1/1000 kali nilai kontrak sebesar Rp 14,7 milir, PT. Torus Jaya yang beralamat di Jalan Malaka Nomor 9 RT 002/001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), tetap saja para pekerjanya membangkang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Padahal telah diatur dalam undang-undang nomor 1/1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (KKK). “Berdasarkan hasil laporan, dari konsutan nilai kontrak pekerjaan sudah mencapai 92,97 persen dilapangan. Saat ini, memang sedang mengerjakan jenis pekerjaan pinishing seperti sistim mekanikal dan elektrikal (ME), pembuatan Epigenetic Profiling Identifies (Lift),lampu-lampu, AC dan arsitektur bangunan,” kata Plt Kepala Dinas PUPR Kabupten Cianjur, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Gedung Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Yudi Agus Sumaji, Selasa (16/2/2021) saat dihubungi melalui telepon genggamnya.


Seharusnya PT Torus sebagai pemenang tender pembangunan gedung Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, bisa memperingatkan para pekerjanya. Bahwa alat pelindung diri (APD) itu sangat penting, sebagai alat keselamatan kerja. Dan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK).

“Dari sejak awal, kami pihak dinas sudah berulangkali memberikan teguran terhadap rekanan PT Torus. Namun, memang para pekerja tersebut, sudah kebiasaan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Bahkan merasa lebih leluasa, jika tidak menggunakan APD ketimbang memakai APD itu, lebih ribet disaat bekerja,” terangnya.


Menurutnya, apabila dalam batas waktu maksimal pada tanggal 14/3/2021mendatang tidak terselesaikan. Maka pihak dinas sendiri akan memutus kontrak dengan cara mengambil langkah-langkah pelaksanaan opname proyek atau pengukuran pekerjaan. “Memang jika rekanan PT Torus tidak dapat merealisasikan jenis pekerjaannya sesuai waktu yang telah ditentukan pada tanggal (14/2/2021) mendatang. Maka pihak dinaspun akan memutus kontrak dengan cara meng-opname proyek atau pengukuran pekerjaan,” paparnya.


Sementara itu, Ketua Forum Penyelamat Pembangunan Jasa Kontruksi (FP2JK) Kabupaten Cianjur Saepul Nazar mengatakan idealnya pelaksanaan opname dilakukan setiap pihak yang terlibat. Seperti pihak pemilik pekerjaan atau owner, pelaksana atau kontraktor dan konsultan pengawas pekerjaan. Pasalnya,sistim opname dan retensi administrasi proyek harus mengupas tuntas fenomena dilapangan.


“Mungkin hal ini, terlihat sepele bagi para engineers. Namun bagi para calon engineers mungkin saja masih bingung dengan sistem opname dan sistem retensi pada proyek sesuai volume pekerjaan. Salah satunya, mengabaikan berbagai peringatan dari pihak dinas seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Padahal itu, sudah diataur dalam undang-undang nomor 1/1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (KKK),” tegas Saepul.


Salah satu contohnya,”Lanjut Saepul untuk pekerjaan beton, harga satuan di SPK mandor adalah 150 ribu / m3. Mandor sudah mengerjakan pekerjaan beton sebanyak 100 m3. Mandor mengajukan opname sebesar 100 m3 x 150 ribu = 15.000.000,-. “Maka kewajibannya sebagai engineer adalah memastikan apakah benar yang sudah dikerjakan 100 m3. Jika sudah sesuai, maka berkas opname bisa diproses lebih lanjut. Bahkan proyek pembangunan gedung sendiri biasanya opname dilakukan tiap 2 minggu sekali.”tandasnya = SYA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.