PT MNR Tak Akan Hentikan Glow, Bima Akan Tempuh Jalur Hukum

Walikota Bogor Bima Arya saat memberikan keterangan pers disela melakukan sidak ke gedung perpustakaan Kota Bogor. Syarif | Pakar

BOGOR – Keberadaan wisata malam Glow di Kebun Raya Bogor (KRB) dibawah pengelolaan PT. Mitra Natura Raya (MNR) hingga kini masih berpolemik. Teranyar, beredar sepenggal surat dari PT. MNR kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas balasan dari surat yang dilayangkan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto terkait dengan sikap  pemkot terhadap Glow KRB.

Hal itu dibenarkan Bima Arya saat ditemui awak media usai meninjau pembangunan gedung Perputakaan Daerah di Balaikota Bogor pada Selasa, 4 Oktober 2022.

“Saya mengirim surat ke PT. MNR karena situasinya tidak juga kondusif, walaupun pemkot sudah berupaya memfasilitasi, ada beberapa langkah dari pemkot meminta mereka untuk membangun komunikasi dengan IPB, Budayawan dan lainnya tetapi itu tidak berbuah hasil. Untuk itu saya mengirimkan surat meminta agar pihak PT. MNR menghentikan dahulu kegiatan disitu (Glow, red), namun per tanggal 30 September 2022 saya menerima surat dari PT. MNR yang kalau dari isinya saya menyimpulkan bahwa PT. MNR ini keliru memahami kewenangan pemkot terhadap kebun raya,” ucapnya.

Bima menyayangkan isi surat yang dilayangkan PT. MNR kepada Pemkot Bogor, sebab bahasa dari surat tersebut dinilai sangat tidak pas, bahasanya mencerminkan pemahaman yang sangat keliru, tidak mengikuti kuputusan dari pemkot untuk menghentikan operasional, bahkan meminta wali kota menyampaikan langsung ke presiden.

“Ini pemahaman yang sangat keliru, saya kira pemkot akan mengevaluasi keberadaan PT. MNR dan kerjasama dengan KRB. Kalau berdasarkan Undang-Undang dan aturan seharusnya begitu ada pihak ketiga disitu maka pemkot memiliki kewenangan untuk menarik pajak, bukan hanya retribusi dari KRB,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bima, pemkot juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin berdasarkan Perda Cagar Budaya tahun 2019. Apapun kegiatan disitu harus meminta izin wali kota, karena wali kota telah menetapkan itu sebagai cagar budaya.

Adapun perda ini berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010) jo Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya ( PP 1/2022) jo Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor No 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya bahwa setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh Izin Wali Kota dan pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2010 jo Pasal 44 ayat (3) Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya berupa ijin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian dan lain-lain.

“Bagaimana mungkin satu wilayah, yang luas di pusat kota menjadi herritage kota, sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan identitas karakter Kota Bogor, tetapi wali kota tidak memiliki kewenangan? Nah ini yang saya bilang pemahaman yang sangat keliru,” ujarnya.

Bima menegaskan, dirinya akan mengevaluasi total keberadaan PT. MNR dan KRB. Pihaknya akan melakukan kajian secara hukum, langkah-langkah yang dapat dilakukan karena surat tersebut mencerminkan pemahaman yang sangat keliru terhadap kewenangan.

“Jadi mereka tidak paham dan saya kira mereka tidak berusaha memahami. Saya sangat menyayangkan karena selama ini pemkot berusaha untuk memfasilitasi, melakukan mediasi tetapi dari surat itu saya kira tergambar apa sebetulnya yang menjadi agenda PT. MNR,” tegasnya.

“Saya sangat menyayangkan dan memberikan catatan, kalau tidak sama dengan cara pandang pemerintah kota, pemkot betul-betul menganggap KRB ini bukan saja hutan kota, bukan saja untuk kelestarian alam, tetapi ini adalah identitas kota, ini adalah cagar budaya. Jadi kalau mereka tidak memberi cara pandang yang sama, yaa lebih baik tidak usah masuk ke Kota Bogor,” tambahnya.

Disisi lain, Bima menyebut seharusnya PT. MNR bisa membangun komunikasi yang baik, berdiskusi secara ilmiah dengan IPB dan stakeholder lainnya sehingga ada titik temu.

Bima pun mengapresiasi telah diadakan riset awal, tetapi dari surat ini menegasikan semua, mengnolkan sehingga buat apa pemkot memfasilitasi kalau mereka mau melangkah langsung dan langsung menyampaikan ke presiden.

“Saya kan bisa juga menyampaikan langsung ke presiden. Saya masih memegang catatan kajian dari IPB yang isinya memang tidak setuju apabila diadakan aktifitas disitu dan belum ada perubahan dari IPB, kemudian yang saya minta ada komunikasi BRIN dan IPB tidak ada komunikasi yang terjadi, makanya saya minta hentikan saja semuanya,” katanya. RIF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.