PSI Ingin Ajukan Hak Interpelasi Banjir di Jakarta, PDIP Bilang Begini

Pintu Air Manggarai, Jakarta (Ist)

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku belum mengetahui adanya rencana dari fraksi PSI mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini. Gembong juga memastikan bahwa partainya belum mendiskusikan menggunakan hak interpelasi dalam masalah tersebut.

“Enggak, enggak ada diskusi selama ini, saya enggak tahu malah, malah saya tahu dari teman-teman media saja,” ujar Gembong saat dihubungi wartawan, Sabtu (27/2/2021). 

Meski begitu, secara pribadi Gembong menolak pengajuan hak interpelasi. Dia cenderung lebih memilih berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari pokok persoalan banjir tahun ini. “Kalau saya secara pribadi lebih cenderung untuk fokus pembahasan dengan SKPD terkait,” tuturnya. 

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD. Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi, makanya PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi santai wacana interpelasi yang digabungkan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta atas banjir besar yang melanda Ibu Kota akhir pekan lalu.

Sebagai politisi senior di Partai Gerindra, Ariza justru memberi nasihat kepada PSI DPRD DKI Jakarta yang mayoritas diisi anak muda. Ariza meminta mereka menggunakan hak interpelasi secara bijak. Jangan sampai interpelasi digunakan untuk mencari panggung politik.

“Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan. Tidak boleh ada kepentingan lainnya,” kata Ariza. 

Sebelum menggulirkan hak interpelasi di Parlemen Kebon Sirih, Ariza mengingatkan PSI agar melihat terlebih dahulu penanganan banjir yang telah dicanangkan.  Ariza mengklaim program pengendalian banjir sudah menunjukkan hasil positif. Buktinya, cakupan banjir tahun ini berkurang, begitu pula durasi banjirnya, sudah sampai enam jam sudah surut.

Mantan Anggota DPR RI itu yakin apabila PSI melihat persoalan secara objektif maka yang dilakukan seharusnya mendukung program-program yang telah dijalankan dengan baik, sekalipun mereka berada di gerbong oposisi. Apalagi, program yang diterapkan di Jakarta didasari atas kepentingan rakyat.

“Sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah kita lihat. Kalau arahnya sudah baik, kita harus memberikan dukungan,” tegasnya. MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.