Proyek Sekolah (Banyak) Molor, DPRD Kab. Bogor Pertanyakan Pengawasan Disdik

0
35

BOGOR – Pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur sekolah dasar di Kabupaten Bogor, salah satunya pembangunan ruang kelas baru SDN Cisarua 01 di Kecamatan Cisarua, alami keterlambatan penyelesaian.

Hal tersebut membuat wakil rakyat geram, mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ilham Permana mengatakan, eksekutif dalam hal ini Disdik harus mengambil tindakan tegas bagi penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja.

“Kalau terlambat dari jadwal ya harus ditindak tegas, kan ada payung hukum yang mengaturnya,” ujar Ilham Permana kepada pakuanraya.com.

Politisi Partai Golkar itu pun menegaskan jika pihaknya tidak ingin proyek fisik yang didanai menggunakan uang rakyat atau APBD menyeberang tahun, apalagi tidak sesuai perencanaan. Sebab yang merasakan kerugian tidak hanya pemerintah, melainkan masyarakat.

“Percepatan pekerjaan fisik harus dilakukan, tapi tidak boleh mengesampingkan kualitas pekerjaan dan bahan materialnya,” kata calon anggota DPR RI itu.

Ilham melanjutkan, demi memastikan seluruh proyek di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor berjalan sesuai kontrak dan perencanaan, ia bersama komisi teknis di DPRD berencana turun ke lapangan untuk meninjau langsung sejauh mana progres proyek dikerjakan.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi juga mengatakan, sudah menyiapkan jadwal pemantauan proyek fisik di lingkungan Disdik.

“Laporan mengenai pekerjaan kegiatan jasa konstruksi sudah di meja semua. Nantinya, akan kami cek pekerjaannya. Bilamana memang ada kesalahan dan tidak sesuai ketentuan, pelaksana rekanan bisa dikenakan sanksi,” tegas Wawan.

Wawan pun mengimbau agar Disdik dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pekerjaan fisik.

“Setiap bidang dan wilayah pengerjaan proyek, memiliki pengawas dan konsultan. Jika sampai ada kesalahan, intergritas pelaksana wajib dipertanyakan,” tandas legislator asal Dapil 3 itu.

Lanjut Wawan, jika memang didapati adanya keselahan dalam pengerjaan, Disdik wajib menindak pelaksana rekanan, dan mendorong ada perbaikan.

“Perbaikan ditanggung pelaksana, dimana Disdik bisa memberikan kesempatan sesuai juknis yang berlaku, salah satunya penambahan waktu kerja bilamana pengerjaan terlambat rampung. Selebihnya, sanksi administratif tegas sesuai payung hukum wajib diterapkan,” kata Wawan.

Sementara, Kadisdik Kabupaten Bogor, Tb Luthfie Syam menegaskan tidak akan menerima apapun alasan yang disampaikan penyedia jasa, ketika ditemukan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan dan lewat kontrak kerja.

“Tentu sanksinya sesuai aturan yang berlaku, ketika penyedia jasa tidak mampu merampungkan pekerjaan sesuai kontrak kerja, ada denda. Kemudian jika kesalahannya fatal akan direkomendasikan agar diblacklist dalam kepesertaan lelang tahun depan,” tegasnya.

IQBAL RUKMANA | ACHMAD KURNIAWAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.