Program Kerja Dirancang, KPU Segera Ajukan Anggaran Operasional ke Pemkab Untuk Pemilu 2024

Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum. IST

CIBINONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, akan mengajukan bantuan anggaran kepada pemerintah daerah untuk kebutuhan penunjang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami sedang menyusun rancangan program dan anggarannya untuk kemudian diajukan kepada pemda. Sementara hitungan kami yang akan diajukan itu sekitar Rp3,5 miliar,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan kepada PAKAR, Kamis (23/6/2022).

Herry menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional KPU pada pelaksanaan Pemilu 2024. Seperti listrik, kendaraan, pemeliharaan gedung-gedung dan lainnya.

Karena, kata dia, untuk pelaksanaan Pemilu 2024 itu semuanya ditanggung dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukan APBD.

“Nah kalau APBD yang kami ajukan ini untuk operasionalnya. Seperti kebutuhan biaya listrik karena penggunaan aula kantor akan lebih sering, kemudian
kendaraan untuk mobilitas, dan lainnya,” jelasnya.

Namun menurutnya, pengajuan anggaran tersebut tidak lah final. Sebab, setelah KPU nanti menyelesaikan rancangan program kerja, angka tersebut bisa bertambah atau berkurang.

“Dan itu pun nantinya ditentukan oleh pusat ya. Karena akan ada verifikasi di sana, apakah pengajuan anggaran dari kami ke pemda itu sesuai atau tidak,” tutur Herry.

“Ini baru plafon awal, karena penentuan besaran anggaran yang diajukan KPU kepada pemda itu berdasarkan persetujuan pusat. Jadi bisa juga berkurang,” imbuhnya.

KPU pun berupaya untuk menyelesaikan segera rancangan program kerja dan anggaran tersebut untuk kemudian diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

“Sedang kami matangkan, insyaallah minggu depan selesai,” kata Herry.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten (Pemkab) Bogor, Burhanudin,
meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk segera merancang program kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai pemerintah daerah untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Harus segera dirancang kebutuhan diluar dari anggaran yang sudah disiapkan untuk pilkada 2024. Kami dukung sepenuhnya,” tegas Burhan.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu berharap, agar pembahasan anggaran penyelenggaraan pemilu sudah tuntas dan disahkan pada APBD 2023.

“Pemilu kan dilaksanakan 14 Februari 2024, jadi menurut saya, anggarannya harus sudah tuntas di 2023,” jelasnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.