Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Bahlil Lahadalia Kisruh Dugaan Suap Izin Tambang

Ilustrasi tambang. IST

CIBINONG – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam ikut menanggapi dugaan suap pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyeret nama Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia.

Saiful mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Bahlil pada dugaan tersebut secepatnya. Jika tidak, dia menilai integritas pemerintahan akan dipertanyakan masyarakat.

Terlebih, lanjutnya, jabatan Jokowi akan segera habis di tahun 2024 ini. Sehingga, percepatan mengevaluasi Bahlil akan sangat diperlukan Jokowi agar tidak ada cacat di penghujung jabatannya.

“Apa yang dilakukan Bahlil terkait pencabutan IUP yang banyak mendapat sorotan publik, semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi,” kata Saiful, kepada wartawan di Cibinong, Jumat 8 Maret 2024.

Menurutnya, jika Jokowi membiarkan Bahlil menjabat hingga masa akhir jabatannya, citra Jokowi akan semakin memburuk di tengah isu kelangkaan beras.

“Ini kan makin memperburuk citra Jokowi, selain banyak sorotan soal kelangkaan beras, ditambah hingar-bingar pencabutan IUP yang tak sesuai dengan prosedur, tentu jadi puncak gunung es bagi pemerintahan Jokowi,” papar dia.

Dia menegaskan, jika masalah itu berlarut-larut, sudah sepantasnya Jokowi mengevaluasi Bahlil. Jika tidak, akan jadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi.

“Saya kira Jokowi bijak dan adil, untuk itu sudah saatnya turun tangan. Bila tidak berubah dengan cepat, sangat tepat jika akhirnya harus mengevaluasi Bahlil dari kabinet,” tutup dia. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.