PPKM Mikro Darurat Diberlakukan di Cianjur, Pemkab Data Warga Terdampak

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, mulai melaksanakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat, Sabtu (3/7/2021). Namun, pemerintah setempat baru akan mendata masyarakat yang akan terdampak dari penerapan kebijakan itu.

Bupati Cianjur Herman Suherman, mengungkapkan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak penerapan PPKM Mikro Darurat atau yang berpenghasilan rendah serta yang belum mendapatkan bantuan sosial.

Namun terkait anggaran yang akan digelontorkan untuk pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, lanjut Herman, pemerintah daerah baru akan menginventarisasi jumlah masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah. “Anggarannya baru akan kita rinci, termasuk untuk masyarakat yang terdampak dari penerapan PPKM Mikro Darurat ini. Masyarakat, minimal dapat pengganti untuk makan sehari-harinya,” kata Herman, kepada wartawan.

Sementara itu, Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Gugus Tugas COVID-19 Cianjur Yusman Faisal, mengatakan dalam PPKM Mikro Darurat, Kabupaten Cianjur masuk dalam kriteria level 3. Menurutnya meskipun tak masuk dalam kriteria utama yakni level 4, tetapi pedoman dan larangan yang berlaku tetap sama. “Bedanya level 3 dan 4 hanya terkait bantuan dan anggaran. Kalau larangan dan pembatasannya sama saja, mulai dari WFH, pembatasan kegiatan masyarakat, hingga resepsi pernikahan berlaku sama,” ucapnya.

Namun Yusman mengatakan jika dalam PPKM mikro darurat, Pemkab Cianjur akan lebih mengawasi pelaksanaan resepsi pernikahan yang dibatasi hanya boleh dihadiri 30 orang. Menurutnya Pemkab Cianjur akan memastikan pembatasan tersebut dijalankan sepenuhnya, mengingat lonjakan kasus di Cianjur terutama di wilayah selatan banyak disebabkan kegiatan hajatan atau resepsi pernikahan.

“Seperti yang di Kecamatan Cibinong, ada klaster hajatan dengan puluhan orang terpapar COVID-19,” ucap dia.

Selain itu, lanjut Yusman, pihaknya akan meningkatkan protokol kesehatan untuk mencegah para Nakes terpapar. Sebab belakangan ini banyak muncul kasus Nakes puskesmas terkonfirmasi positif. Bahkan total ada 7 puskesmas di tutup sementara akibat munculnya klaster puskesmas dengan nakesnya yang terpapar.

“Makanya Layanan kesehatan seperti puskesmas ini juga jadi fokus, bagaimana pelayanan dan penerapan prosesnya bisa lebih ketat supaya kasus nakes terpapar bisa ditekan. Soalnya saat ini tercatat ada 40 nakes yang menjalani isolasi usai terkonfirmasi positif,” ucapnya.

Dia juga akan mengajukan agar WFH 50 persen untuk puskesmas tetap diterapkan, agar para nakes bisa beristirahat dan meningkatkan imunitasnya. “Dalam PPKM mikro darurat kan layanan kesehatan boleh 100 persen WFO. Tapi kami akan minta agar tetap WFH 50 persen. Sehingga nakes bisa sehari sekali bergantian masuk, tidak terlalu kelelahan dengan pandemi yang panjang ini,” ucapnya. “Tapi untuk secara keseluruhan, Pemkab Cianjur siap menerapkan PPKM mikro darurat untuk menekan kasus COVID-19,” tambahnya. NDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.