Plt Bupati Sebut Bakal Ada Dampak Besar Jika Revisi Perda RTRW Dicoret

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan. (Khaerul Umam | Pakar)

CIBINONG – Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebut penundaan pembahasan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh DPRD Kabupaten Bogor tahun ini, akan memberikan dampak cukup besar.

Sebab, di dalam Perda RTRW tersebut ada poin yang harus disesuaikan daerah mengenai undang-undang ciptakerja dari pemerintah pusat.

“Itukan amanat undang-undang, salah satunya undang-undang ciptakerja itu didukung dan dilanjutkan dengan perda RTRW. Kalau tidak dibahas ya masalah,” kata Iwan, Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, pembahasan revisi tetap harus dilakukan tahun ini. Karena, untuk mengaplikasikan undang-undang ciptakerja atau omnibuslaw akan didukung oleh Perda RTRW tersebut.

Terlebih, dari undang-undang tersebut ada sekitar 70 peraturan pemerintah turunannya yang dilanjutkan perda RTRW dimasing-masing daerah.

“Undang-undang itu berdampak terhadap bagaimana PAD, pembayaran IMB, retribusi kan berhubungan dengan izin-izin itu. Apalagi sekarang pusat ini melarang mengutip anggaran PBB, BPHTB bilamana undang-undang itu belum dibuat perdanya, sayang kita bakal rugi,” paparnya.

Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor, mencoret pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022.

“Tidak semua perda dibahas tahun ini karena kita melihat efisiensi waktu juga. Apalagi kalau membahas perda RTRW yang membutuhkan waktu panjang bahkan bisa sampai bulanan atau tahunan,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom.

Aan menjelaskan, pihaknya bersama bagian perundang-undangan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor telah membuat berita acara baru untuk melakukan pembahasan sejumlah raperda.

Berita acara itu, kata dia, merupakan dampak daripada tidak tepatnya komitmen Pemkab Bogor yang telah berjanji untuk membahas dan menyerahkan naskah akademik pembahasan raperda tersebut.

“Pada 2021 kita sudah buat berita untuk pembahasan beberapa propemperda, tapi Pemkab Bogor tidak menepatinya. Jadi kita buat berita acara baru di 2022 ini untuk membahas beberapa perda,” jelasnya.=MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.