Pj Gubernur Ancam Pecat Oknum Petugas Dishub yang Terlibat dalam Pungli di Kantong Parkir Tambang

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin di Cibinong, Kabupaten Bogor. (Khaerul Umam | Pakar)

CIBINONG – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menanggapi aksi pungutan liar (Pungli) yang terjadi di kantong parkir khusus truk pengangkut tambang,
Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Bey menegaskan tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Apalagi, hal itu diduga menyeret oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jawa Barat.

“Yang namanya pungli dimana pun kaki tidak mentolerir, mau di Parungpanjang, mau di Bandung, mau dimana pun kami tidak mentolerir,” tegas Bey di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/6/2024).

Menyoal dugaan keterlibatan oknum anggota Dishub di Jawa Barat, Bey mengaku akan segera melakukan pengecekan.

Jika benar itu dilakukan petugas Dishub, maka Bey menegaskan akan mengambil tindakan tegas hingga pemecatan.

“Kita cek dulu, siapapun tidak boleh melakukan pungli. (jika benar petugas Dishub) ya sesuai aturan, bisa sampai pemecatan,” jelas Bey.

Sebelumny diketahui, aksi pungutan liar (pungli) di kantong parkir khusus truk pengangkut material tambang di Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor viral di media sosial.

Dalam video yang beredar Kamis 30 Mei 2024, nampak seorang sopir truk engkel hendak melintasi kawasan kantong parkir di Kecamatan Parungpanjang.

Namun, kemudian seorang pria berbaju petugas Dinas Perhubungan (Dishub) mengarahkan sang sopir untuk memasuki kawasan tersebut.

“Kita disuruh masuk terus disuruh keluar lagi. Kita lihat saja ya, bagaimana prosesnya,” ujar perekam video.

Setelah diminta masuk oleh pria berseragam Dishub, sopir tersebut memutari posko yang ada dan kemudian dihentikan oleh seorang warga.

“Saya tidak bayar, menurut informasi dari Bogor, tidak ada pembayaran,” kata sopir kepada warga tersebut.

Namun, warga tetap meminta uang retribusi sebesar Rp10 ribu. “Bener ini bayar? Berapa duit? 10 ribu? Karcisnya tidak ada?” tanya sopir.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Dadang Kosasih tak menampik hal tersebut. Namun dia menegaskan bahwa itu bukan dilakukan oleh anggotanya.

Terlebih, kata dia, selama masa uji coba kantong parkir truk tambang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak meminta retribusi kepada pengendara.

“Gratis. Saya sudah membuat informasi itu dari jauh-jauh hari melalui media sosial dan reklame. Tidak ada retribusi apa pun dari pemda. Parkir itu murni gratis,” tegas Dadang.

Namun, jika terbukti ada anggota yang terlibat, Dadang memastikan akan menindak dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang bersangkutan.

“Jangan coba-coba bermain. Kalau ada anggota saya terlibat pungli, saya akan beri tindakan keras,” pungkas Dadang. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.