Pj Bupati Sidak Sejumlah Kantor Layanan, Klaim Tingkat Kehadiran Pegawai Bagus

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyapa warga saat melakukan sidak pelayanan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor. (Khaerul Umam | Pakar)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah layanan publik Pemerintah Kabupaten Bogor, pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran, Selasa (16/4/2024).

Didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asmawa mengunjungi empat lokasi. Mulai dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta dua puskesmas di Cibinong dan Cimandala.

Dari hasil peninjauan itu, menunjukkan tingkat kehadiran petugas di beberapa OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat mencapai lebih dari 95 persen.

“Kehadiran petugas di atas 95 persen, bahkan di Bappenda mencapai lebih dari 99 persen kecuali dua orang yang sedang cuti. Kemudian di Puskesmas Cibinong, kehadiran petugas mencapai 100 persen. Sedangkan di Disdukcapil, kehadiran petugas juga melebihi 95 persen,” ujarnya kepada wartawan selepas sidak.

Dengan tingkat kehadiran para pegawai tersebut, Asmawa mengklaim bahwa hal itu menunjukkan pelayanan publik berjalan lancar meskipun pasca-libur Lebaran.

“Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Bogor tetap berjalan baik, meskipun setelah libur Lebaran,” katanya.

Asmawa menjelaskan, pengaturan optimalisasi layanan publik pasca-libur Lebaran berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bogor nomor 100.3.4.2/188 – BKPSDM tentang penyesuaian Sistem Kinerja Pegawai ASN di lingkup Pemkab Bogor setelah libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Surat edaran tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran MenPAN-RB nomor 1 tahun 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama.

Penyesuaian sistem kerja ASN Pemerintah Kabupaten Bogor dilakukan melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) dengan cara membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

Asmawa menyebutkan bahwa untuk layanan administrasi pemerintahan seperti perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian, dan layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dan lainnya, persentase jumlah pegawai WFH paling banyak sebesar 50 persen, sementara jumlah pegawai WFO menyesuaikan.

Sementara untuk layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik, transportasi dan distribusi, konstruksi, utilitas dasar, pendidikan, pendapatan, kependudukan, dan catatan sipil, 100 persen pegawai melakukan WFO.

Asmawa pun menegaskan bahwa dirinya memberikan izin kepada ASN untuk bekerja dari rumah atau WFH.

“Manakala di perjalanan pulang (mudik) ini ada kendala kemacetan atau ada urusan, (WFH) diperbolehkan dan saya sudah mengeluarkan surat. Tapi secara umum hari ini kehadiran ASN di Kabupaten Bogor kategorinya bagus,” jelasnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.