Pj Bupati Perintahkan Inspektorat Tindak Tegas Oknum Kepsek Terlibat Indikasi Praktek Pungli

Ilustrasi pungli. (Ist)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor meminta Apip (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) atau Ispektorat untuk melakukan audit kepada ratusan kepala sekolah yang terindikasi praktik pungutan liar (pungli).

“Inspektorat Kabupaten Bogor akan melakukan audit investigasi, karena kami ingin mengetahui fakta yang sesungguhnya seperti apa terkait dugaan pungli yang dilakukan sejumlah Kepsek,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu kepada wartawan.

Ia menuturkan bahwa ada sekitar 129 sekolah yang terindikasi terjadi praktik pungli. Jika terbukti, mereka akan mendapat label tidak memiliki intergritas karena melanggar norma hukum maupun etika aparatur sipil negara (ASN).

“Ada 129 sekolah yang ada temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, ini bukan karena orang lain tetapi karena ulah kita sendiri. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga Camat sebagai pemimpin dan pembina di wilayah,” tuturnya.

Ia mengaku akibat temuan pungli dan lainnya, Pemkab Bogor untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mendapatkan opini, predikat atau penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Apa kita nyaman dengan raihan predikat WDP? Oleh karena itu temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ini harus ditindak lanjuti, dibedah dan dicari solusinya,” ungkapnya.

Pemberitaan sebelumnya, Sejumlah Pengamat menyoroti kasus temuan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023.

Sebab Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat yang paling banyak terjadi pungli berada dilingkungan sekolah dan didominasikan para kepala sekolah (Kepsek).

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan bahwa ada beberapa pejabat yang nantinya dipanggil oleh soal pungutan liar yang menjadi temuan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

“Tak heran kalau ada pungli di lingkungan SD maupun SMP, SMA Negeri baik itu terkait Penerimaan Pendaftaran Didik Baru (PPDB), uang pembangunan pagar, uang study tour, cindera mata guru dan lainnya menjadi temuan BPK-RI,” katanya kepada wartawan.

Ia menuturkan bahwa penindakan atas dugaan pungli berupa pemanggilan para Kepsek dan selanjutnya diberikan sanksi apabila sudah terkonfirmasi.

“Kenapa harus menunggu jadi temuan BPK-RI lalu ditindak, dan tidak ada antisipasi sebelumnya oleh Bupati Bogor. Kenapa Pemkab Bogor atau dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi terkait apa itu Pungli,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus menjelaskan manfaat dan penggunaan dana biaya operasional sekolah (Bos) disatuan pendidikan.

“Dinas Pendidikan harus menjelaskan manfaat dan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah dan orang tua murid hingga kesempatan terjadinya pungli menjadi sangat kecil,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Rusliandy mengaku bersama Inspektorat akan mendalami peran terduga pelaku Pungli.

Jajarannya pun, siap melaksanakan sanksi yang diberikan oleh Inspektorat, Majelis Pertimbangan atau Ketua Timnya yaitu Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

“Kalau terbukti ada pelanggaran pasti bakal ada pemberian sanksi baik ringan maupun berat. Kami tak mau berasumsi, walaupun dugaan pungli ersebut karena telah masuk ke dalam LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.