Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, Butuh Duit Rp100 Miliar

Kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Esya | Pakar

CIANJUR— Terkait soal masih labilnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur didalam menentukan dasar hukum pembentukan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur, serentak 2024 mendatang. Pasalnya, diduga jika menggunakan dasar hukumnya dari Peraturan Daerah (Perda) masih labil, namun ditengah perjalanan ditarik kembali. Akhirnya, Pemkab Cianjur memilih dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukumnya.


Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cianjur, Igun Hendra Gunawan, mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkungan Pemkab Cianjur, sudah disampaikan ada dua opsi yang bisa dijadikan dasar hukum pembentukan dana cadangan Pilkada berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dasar hukum yang bisa digunakan meliputi Perda dan Perkada.


“Setelah kemarin rapat di Bamus (Badan Musyarawah), akhirnya Pemkab Cianjur secara resmi mengajukan surat penarikan Perda tentang dana cadangan Pilkada. Akhirnya mereka lebih memilih menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” terang Igun, kepada wartawan Rabu (20/7/2022).

Menurutnya, dengan telah ditariknya kembali pembentukan dana cadangan Pilkada serentak 2024, sebagai dasar hukumnya menggunakan Perkada. Akhirnya penggunaan Perkada tersebut, disepakati antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Memang setelah adanya surat penarikan penggunanan perda dana cadangan Pilkada, jadi ttidak dibahas lagi. Karena, pihak Pemrintah daerah akan menggunakan Perkada, untuk dana cadangan Pilkada 2022 tersebut.” terangnya.


Dia mengatakan nilai ajuan dana cadangan biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 diusulkan sebesar Rp100 miliar. Skema penganggarannya dilakukan dengan alokasi pada APBD perubahan 2022 sebesar Rp25 miliar, kemudian sebesar Rp50 miliar pada APBD 2023, dan Rp25 miliar pada APBD perubahan 2023. “Tapi ternyata (skemanya) berubah. Berdasarkan draf, yang pada perubahan APBD 2022 itu hanya mencadangkan Rp10 miliar, terus di APBD murni 2023 itu dicadangkan sebesar Rp65 miliar, dan per APBD perubahan 2023 sebesar Rp25 miliar,” terangnya.


Sebelumnya, Bupati Cianjur, H. Herman Suherman, menjelaskan diperlukan skema pembiayaan yang dirancang dicadangkan dari tahun anggaran sekarang. Hal itu mesti dilakukan karena biaya Pilkada serentak dibebankan ke daerah. “Kami ingin dana cadangan ini jangan sampai nanti di akhir, pas mau Pilkada, kita tidak punya dana cadangan. Pada akhirnya akan memberatkan,” kata H Herman, belum lama ini.


Lebih lanjut, H Herman, mengaku keniscayaan jika biaya Pilkada dibebankan nanti pada tahun pelaksanaannya. Dalihnya, jika dibebankan dengan skema pengalokasian pada satu tahun anggaran, maka dikhawatirkan akan mengganggu implementasi program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur. “Memang biaya Pilkada ini, kan sebagai kebutuhan publik. Dengan adanya dana cadangan, RPJMD bisa berjalan dan nanti di akhir tidak akan terlalu berat,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.