LEUWILIANG – Forum Perencanaan dan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (FORECAST) diskusi bareng di kantor persiapan ATR/BPN wilayah Bogor Barat, di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
Direktur Eksekutif Forecast Ki Jalu menyampaikan, rekan-rekan pergerakan, para aktivis atau pemerhati Kabupaten Bogor, bukan hanya dari Barat, namun juga dari Selatan, bertempat di Kantor Ex Kecamatan Leuwiliang, yang sebenar lagi akan menjadi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor Barat.
Menurutnya, percepatan pembangunan dari realisasi Kantor ATR/BPN Bogor Barat, memiliki peran dalam mendongkrak ekonomi masyarakat secara umum, juga soal kemacetan dengan solusi jalur alternatif yang hanya jadi wacana.
“Kendala kemacetan yang selalu terjadi di wilayah Bogor Barat, sampai saat ini dari mulai jaman Sukarno Presidennya, sampai dengan Bapak Joko Widodo, belum mampu merealisasikan jalan ataupun pelebaran, ataupun jalan alternatif dari Jasinga ke Bogor,” urainya. Minggu 02/01/2022).
Ki Jalu berpandangan, Jalan Nasional yang saat ini di gunakan masih warisan Belanda pada masa Gubernur Jenderal Daendels.
“Jalan ini satu satunya akses ke Bogor Barat itu warisan dari kolonial Belanda Gubernur Jenderal Daendels, jadi kalau masyarakat kiblatnya ke Belanda wajar karena warisannya masih dipergunakan oleh masyarakat Bogor Barat,” tambahnya.
Ia menegasakan, Sekelas presiden saja tidak mampu membangun jalan, yang saat ini dirasakan oleh masyarakat jalan nasional tersebut dibanguna oleh pemerintah Belanda.
“Apalagi sekelas Bupati, bagaimana mau mampu, 76 tahun sudah merdeka namun belum terlihat di Wilayah Bogor Barat terutama terkait jalan. Semoga suara saya bisa di dengar Bapak Presiden Joko Widodo, semoga beliau sehat selalu, karena beliau ini Presiden yang kerjanya nyata, aspirasi dari masyarakat Bogor Barat, yang diwakili oleh AMPB, Forecast, bisa sampai kepada penentu kebijakan,” tegasnya.
Ki Jalu optimistis dengan adanya kesungguhan semua pihak, akibat dari kristalisasi unek-unek yang lama terpendam, aspirasi Masyarakat Bogor Barat bisa di dengar oleh pemangku kebijakan.
“Semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai aspirasi masyarakat Bogor Barat, yang dalam hal ini diwakili juga oleh AMPB, bersama Forecast bisa sampaikan kepada pemegang kebijakan yang khususnya di pusat, karena jalan ini adalah jalan milik nasional , yang punya kewenangan adalah pupr pusat,” ucapnya serius.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Forecast Siswanto, sepakat apa yang disampaikan Ki Jalu tentang jalan Nasional itu sejak jaman Daendels.
“Itu pertama, kedua, aji mumpung para developer hanya numpang membuka jalur di zona zona jalur Bogor Barat itu, ketiganya adalah menjamurnya tempat wisata di pamijahan, gunung bunder dan sebagainya, termasuk sabtu dan Minggu menambah kemacetan itu,” ujarnya.
Siswanto melanjutkan. Tolong ini dicatat dan disampaikan, mau tidak mau kehadiran kampus IPB Dramaga itu menjadi tulang punggung terjadinya tambahan kemacetan, pemerintah pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap pemindahan IPB ke Bogor Barat.
“Terhadap jalan yang semakin macet itu tanpa campur tangan pemerintah pusat, cq presiden dan kementrian pupr niscaya tidak akan bisa mengatasi kemacetan di Bogor Barat ini,” pungkasnya. (Fir)
