Penyekatan Hewan di Cianjur Dihentikan, Ini Penjelasan Tim Satgas

CIANJUR – Tim Satgas penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak Kabupaten Cianjur, terpaksa menghentikan penyekatan hewan dibeberapa tempat perbatasan antar kab/ kota. Pasalnya aat ini sedang dilakukan evaluasi sambil memantau perkembangan di lapangan. Penyekatan arus lalu lintas hewan ternak tersebut, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK)

Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadhi, mengaku jika selama hampir sepekan dilaksanakan pemeriksaan di sejumlah cek poin. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan kendaraan pengangkut hewan ternak yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Cianjur. Pasalnya ada kemungkinan lantaran didaerah lain pun melakukan upaya penyekatan yang sama.


“Memang hingga saat ini, belum menemukan hewan ternak disetiap perbatasan pada saat melakukan penyekatan. Makanya untuk sementara waktu kita hentikan pemeriksaan di cek poin sambil memantau perkembangan selanjutnya,” tegas Hendri kepada wartawan, Kamis (2/6/2022).


Hendri mengaku ada empat titik cek poin pemeriksaan hewan ternak di Kabupaten Cianjur. Lokasinya berada di Haurwangi yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, di Cipanas yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, di Cikalongkulon yang berbatasan dengan Jonggol (Kabupaten Bogor), serta di Gekbrong yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.


“Namun, tidak adanya kendaraan yang mengangkut hewan ternak, terutama sapi dan domba, mungkin juga karena para peternak ataupun pedagang sudah patuh dengan aturan. Mereka tidak memesan atau menjual hewan ternak dari dan keluar daerah,” terangnya.


Menurutnya, upaya pencegahan penyebaran PMK dilakukan dengan mengintensifkan pengawasan ke sentra-sentra hewan ternak. Di antaranya ke kandang, peternakan, termasuk rumah potong hewan. “Kalau ada yang terindikasi terjangkit PMK, maka segera ditangani dan harus melakukan karantina,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Hendri, lebih difokuskan ke pengawasan sentra-sentra hewan ternak di bawah koordinasi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan. Sedangkan untuk pengawasan skaligus pemeriksaan di sentra hewan ternak diminimalkan tidak banyak orang. “Memang penyakitnya tidak menular ke manusia, tapi bisa menempel pada pakaian. Jadi pengawasan dilakukan secara mandiri, tanpa didampingi tim dari perangkat daerah lain,” imbuhnya.

Hendri mengimbau kepada pihak desa menghentikan sementara rencana pengadaan hewan ternak yang dialokasikan dari dana desa. Koordinasinya berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Kami menghimbau pengadaan hewan ternak bagi desa-desa agar di-pending terduhulu . Sebelum situasi dan kondisi PMK, benar benar steril,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.