Pengawasan SMA/SMK Sederajat Minim, Komisi IV DPRD Bogor Minta KCD Evaluasi

CIBINONG – Beberapa waktu belakangan ini, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dibuat kesal soal semrawutnya pendidikan yang diawasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah I.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo bahwa pihaknya mengeluhkan soal banyaknya laporan terutama masalah kekacauan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ajaran baru.

“Kita minta KCD untuk terus berkoordinasi dengan kita Pemerintah Daerah karena pengawasan SMA/SMK sederajat di Bogor sangat lemah, terutama dibawahi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” kesalnya.

Bahkan bukan hanya itu pihaknya telah membahas masalah ini sebelumnya bersama pihak KCD Wilayah I, beberapa kepala SMA dan beserta Dewan Pendidikan Kabupatrn Bogor.

“Sudah kita bahas masalah ini sebelumnya dengan materi yang kita bahas tentang lemahnya pengawasan SMA/SMK, pungutan oleh sekolah, pengajuan pembangunan, kekacauan PPDB dan sekolah penggerak,” jelasnya.

Teguh Widodo menerangkan bahwa ada beberapa isu yang pihaknya sempat tanyakan untuk pengajuan gedung baru SMA/SMK sederajat dibeberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor.

“Kita tanya masalah ini seperti apa solusinya dan kcd menjelaskan bahwa pengajuan sekolah baru ini silahkan diajukan selama ada lahannya dan nanti katanya akan didorong untuk cepat terealisasi,” terangnya.

Bahkan bukan hanya itu, ia juga mempertanyakan masalah pungutan oleh pihak sekolah sebab pungutan tersebut seperti apa aturannya, apakah diperbolehkan atau tidak.

“Menurut pihak sekolah dan KCD bahwa ada keputusan peraturan dari Gubernur Jawa Barat terkait diperbolehnya sekolah memungut iuran sukarela dari orang tua murid, namun disisi lain terdapat kontra diktif yang menyebutkan bahwa pihak sekolah ditanggung oleh negara,” ucapnya.

Maka dari itu SMA/SMK sederajat diwilayah Kabupaten Bogor harus diakui sangat minum koordinasi sebab sekolah tersebut berlokasi di Kabupaten Bogor namun pengawasan berada di Provinsi Jawa Barat.

“Kita sarankan pihak KCD dan pihak sekolah untuk terus berkodinasi dengan kita agar terjalin hubungan sinegris simbiolis dan perlu adanya pembenahan dalam dalam sistem pengawasan kepada SMA/SMK sederajat yang berlokasi di Kabupaten Bogor,” tandasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.