Pengamat Lingkungan Menyebut Wilayah Timur Kabupaten Bogor Darurat Sampah

Tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Timur Kabupaten Bogor. IST

CILEUNGSI – Kawasan Timur Kabupaten Bogor saat ini tengah dilanda persoalan pelik akibat penumpukan sampah yang tak terkelola dengan baik akibat banyaknya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berdiri dari mulai Cilengsi hingga Jonggol.

Sampah terus menjadi masalah yang tak terselesaikan di Kabupaten Bogor. Kondisi darurat sampah, ketika sistem pengelolaan dan kesadaran kolektif masyarakat tidak memadai untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat peningkatan produksi dan penumpukan sampah, terjadi di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Timur.

Pengamat lingkungan dari Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur, Daniel menilai tidak berjalannya amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengolahan Sampah menjadi salah satu akar masalah tersebut.

Undang-undang tersebut telah mendefinisikan ulang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bukan hanya sebagai tempat pembuangan, melainkan juga tempat pemrosesan akhir.

“Ini perlu dipahami, karena tempat pembuangan dan tempat pemrosesan itu berbeda,” kata Daniel saat dikonfirmasi via sambungan telepon.

Daniel juga menambahkan bahwa paradigma TPA sebagai tempat pemrosesan akhir mengharuskan adanya penertiban terhadap jenis sampah yang boleh masuk.

Ia menyayangkan bahwa pemangku kepentingan di sejumlah daerah di kecamatan dan desa di Kabupaten Bogor masih menganggap TPA sebagai tempat penampungan, dan banyak TPS liar masih bermunculan, khususnya di Bogor Timur.

Menurut Daniel, Pemkab Bogor melalui DLH bisa memaksimalkan potensi komunitas, paguyuban, dan organisasi masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah.

“Semua sudah ada dalam undang-undang, namun tidak berjalan di lapangan,” kata Daniel. “Semua ditumpuk di akhir. Produsen sampah, termasuk kelompok masyarakat, tidak merasa ada kewajiban memilah, mana yang bisa diolah dan yang tidak bisa diolah, sehingga banyak TPS liar bermunculan di Bogor Timur. Padahal, ini bisa diselesaikan dengan implementasi UU dan program pengolahan sampah 3R,” paparnya.

Perlu kolaborasi masyarakat aktif dalam menangani persoalan sampah. Bogor bisa berkaca dari kasus darurat sampah di Yogyakarta, Depok, dan Bekasi yang belakangan ini mencuat.

Mardani Kanta, pengamat isu lingkungan di Kabupaten Bogor, menilai bahwa tidak berjalannya UU Nomor 18 Tahun 2008 bukan satu-satunya persoalan.

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, Kabupaten Bogor mungkin akan mengalami hal serupa seperti Yogyakarta dan daerah lain jika tidak diantisipasi sejak dini.

Mardani Kanta yang juga Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur menilai banyak metode yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengantisipasi persoalan sampah di masa depan.

Namun ia menekankan bahwa metode paling mujarab dalam penanganan persoalan sampah adalah dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan masyarakat.

“Banyak metode penanganan sampah mulai dari dumping hingga sanitary landfill, namun itu hanya obat sementara. Obat paling mujarab adalah edukasi dan kolaborasi masyarakat dalam penanganan problem sampah dan pengolahan sampah via metode 3R bisa jadi solusi jangka panjang,” ungkapnya

Kanta menilai program desentralisasi pengelolaan sampah ke pemerintah kabupaten/kota di Kabupaten Bogor juga belum terlihat hasilnya.

“Program desentralisasi belum terlihat hasilnya. Selain itu, truk pengangkut sampah DLH Kabupaten Bogor juga kekurangan armada. Dengan metode reuse, reduce, dan recycle, problem sampah bisa ditangani dengan cepat,” tambahnya

Menanggapi hal ini, baik Kepala Dinas maupun Kabid PP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor belum memberikan respon saat dihubungi via pesan singkat. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.