Pemkot Tidak Perhatian Rumah Ibadah Selama Pandemi COVID-19, ini Kata Para DKM Masjid

Inilah alat Protokol Kesehatan (Prokes) ketat di Masjid Baitur Ridwan, Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. (SYARIF)

BOGOR – Satu tahun sudah pandemi COVID-19 terjadi di Kota Bogor. Berbagai sektor dan lini menjadi imbas dampak merebaknya virus corona, tidak terkecuali fasilitas umum seperti rumah ibadah. Masjid menjadi salah satu tempat yang terdampak, pada masa awal lockdown, masjid-masjid ditutup guna menghindari penularan. Namun ketika PSBB ditetapkan, masjid-masjid diperbolehkan melakukan aktifitas seperti shalat jumat, tetapi dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang sangat ketat.

Penerapan Prokes itupun membuat para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Kota Bogor mengeluarkan anggaran yang besar, dari mulai menyediakan bilik disinfektan, hand sanitizer, masker, alat thermogun dan lainnya. Sedangkan, perhatian pemerintah kepada masjid-masjid untuk menutupi kebutuhan Prokes sangat kurang dan minim. Disisi lain, pemasukan infak sodaqoh masjid berkurang tetapi pengeluaran sangat besar.

Seperti yang diungkapkan Ketua DKM Masjid Baitur Ridwan, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, H. Firman Sidik Halim. Ia mengatakan, sejak awal ditutupnya masjid karena pandemi COVID-19 satu tahun lalu, masjid ditutup selama beberapa bulan, dan ketika diperbolehkan dibuka, masjid langsung dibuka dengan menetapkan prokes ketat serta pembatasan jemaah. Selama satu tahun, pengeluaran biaya masjid sangat besar karena digunakan sebagai penunjang alat-alat Prokes.

“Selama pandemi covid-19 ini, biaya pengeluaran masjid besar, dari mulai alat-alat Prokes maupun pembayaran air PDAM dan Listrik. Sedangkan pemasukan dari infaq sodaqoh turun drastis karena masjid sempat ditutup dan dikurangi jemaahnya ketika dibuka,” ungkap Firman kepada pakuanraya.com, Rabu (17/3/2021).

Sejak pandemi COVID-19, memang Masjid Baitur Ridwan satu satunya masjid di Kota Bogor yang menerapkan Prokes sangat ketat kepada para jemaahnya. Hal itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan para jemaah serta membantu pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Firman menyebut, setiap bulan hanya mendapatkan pemasukan infaq Rp2 juta, sedangkan pengeluaran setiap bulannya aekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta. Kondisi sekarang walaupun sudah mulai normal masjid dibuka dan jumlah jemaah dibatasi, kebutuhan masih minus sekitar 40 persen.

“Kami berharap adahya perhatian nyata dan kepedulian kepada masjid, semisal bantuan bantuan untuk dana operasional dan lainnya. Selama setahun pandemi ini, hanya pernah satu kali mendapat bantuan disinfektan dari Wakil Walikota ketika Walikota berkunjung ke masjid ini. Pemkot Bogor harus menyadari bahwa masjid sebagai salah satu rumah ibadah dalam meningkatkan imunitas. Kami DKM menerapkan Prokes ketat tetapi itu membutuhkan bantuan dan perhatian,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DMI Kecamatan Bogor Barat, Ustad Mahfud Hidayat menuturkan, masjid sebagai fasilitas umum tidak etis ketika dibebankan semua tanggung jawab biaya masjid kepada perorangan atau pengurus. Sudah banyak sekali masjid yang taat kepada aturan pemerintah menetapkan Prokes ketat, tetapi seharusnya perhatian dan bantuan pemerintah juga ada untuk masjid. Lihat saja masjid-masjid di perkampungan di seluruh Kota Bogor, mereka pasti kesulitan mengeluarkan biaya, sedangkan pemasukan nya tidak ada.

“Ketika kegiatan dibatasi maka otomatis berkurangnya jemaah mengurangi pemasukan, masjid dibebankan membeli peralatan Prokes. Disinilah pemerintah harus memperhatikan masjid. Kami berharap Pemkot Bogor memberikan perhatian kepada masjid dan pengurus masjid agar mereka tetap istiqomah, tidak bingung dan bimbang dalam menangani kebutuhan biaya. Karena masjid berperan dalam mengurangi penyebaran COVID-19,” tandasnya. RIF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.