BOGOR – Pemerintah pusat mengeluarkan larangan untuk kegiatan mudik di hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Larangan itupun didukung penuh oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim yang menegaskan larangan mudik khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bogor sesuai instruksi pemerintah pusat.
“Kenapa kami dukung? Karena kami punya target besar, kami tidak ingin ada lonjakan kasus (Covid-19) baru setelah lebaran. Sehingga bisa menggagalkan upaya kita untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di Juli nanti,” tegas Dedie.
Dengan target besar itu, yakni PTM, kata Dedie bagaimana para siswa nanti bisa mulai masuk sekolah dengan aman. Jika terjadi lonjakan kasus akibat euforia mudik pra maupun pasca lebaran nanti, maka bisa saja rencana PTM itu gagal direalisasikan. “Semuanya bisa merusak rencana yang sudah kita canangkan tadi. Makanya kami ingin masyarakat ini paham, bahwasanya larangan mudik ini untuk menekan semaksimal mungkin adanya potensi lonjakan kasus baru pasca libur lebaran,” terang Dedie.
Bukan tanpa upaya, Pemkot Bogor kata Dedie, akan tetap memastikan mobilitas masyarakat bisa terkendali. Tentu dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kalaupun diminta untuk kembali melakukan penyekatan, Dedie nyatakan Kota Bogor siap. “Kami siap saja, tapi saya yakin masyarakat juga sudah paham dan sadar sehingga penyekatan – penyekatan itu tidak perlu dilakukan,” ungkapnya.
Menurut Dedie, memang momentum ini salah satu ujian besar yang harus dihadapi pemerintah. Apalagi, saat ini pemerintah sudah melakukan vaksinasi kepada sebagian masyarakat. Jangan sampai, lonjakan kasus ini menyia-nyiakan usaha yang sudah dilakukan selama ini.
“Jangan sampai Kota Bogor yang saat ini statusnya zona oranye, kembali ke zona merah. Nanti yang lain bulan Juli bisa sekolah tatap muka, kita tidak bisa karena status kita zona merah. Jangan sampai,” harapnya. “Pengecualian tentu ada, kalau memang logis dan mendesak tentunya akan kami pertimbangkan,” tambahnya. RIF
