Pemkab Diminta Tak Beri Keringanan Utang Pajak MNC Rp11,2 Miliar

Inilah lokasi proyek MNC Land di KEK Lido. Ujang | Pakar

CIGOMBONG – Ngutang pajak  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 2 tahun sejak tahun 2022 hingga 2023 PT. MNC Land Lido , karena minta dispensasi kepada Pemkab Bogor kini Jadi perhatian Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor. Bahkan komisi 2 DPRD berencana menyambangi perusahaan milik Hari Tanoe Sudibyo tersebut di Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong dalam waktu dekat ini.


“Hutang pajak PBB nya itu kan sejak 2022 dan 2023, dengan nilai per tahun 5,6 miliar, dan mereka minta keringanan atau dispensasi kepada pemkab. Jelas kami akan tolak kenapa karena setingkat MNC masa minta pengurangan,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara kepada Pakar.


Dia menegaskan, pihaknya bersama jajaran Komisi 2 akan menyambangi MNC Lido dalam wa kitu dekat, tujuannya lanjut dia, selain untuk menanyakan alasan permintaan dispensasi juga melihat secara langsung perkembangan Kawasan Ekonomi khusus (KEK). “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke MNC Lido, banyak yang ingin kami lihat secara langsung apalagi terkait KEK,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait dengan permintaan pengurangan pajak PBB tersebut, jangan karena Lido sebagai KEK lantas minta pengurangan seharusnya, lanjut politisi Partai Gerindra itu, dengan status KEK tak perlu lakukan itu. “MNC Lido kan kawasan KEK, malu dong kalau pajak PBB saja harus minta pengurangan, padahal mereka tau tujuan pajak dan KEK itu hampir sama untuk membangun Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Dia mengaku, pihaknya ingin mendengar langsung dari pihak MNC terkait hambatan atau keluhan hingga meminta pengurangan dalam melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Jika memang, nanti alasannya masuk akal mungkin akan jadi pertimbangan komisi 2. “Kami akan mendengar langsung apa alasan mereka, jika masuk akal ya kita pertimbangkan. Tapi kalau tidak masuk akal kami akan tolak, kenapa sudah dipastikan pembayaran PBB tersebut ada kaitannya dengan perkembangan KEK,” ungkapnya.


Seperti diberitakan sebelumnya,  Tunggakan pajak MNC Land Lido Tahun 2022 dan tahun 2023 Rp. 11, 2 miliar, yang meminta dispensasi pengurangan pajak kepada pemkab Bogor. Dibenarkan Plt. Sekda kabupaten Bogor Suryanto Putra, menurutnya, pihak MNC meminta dispensasi pengurangan, dari pajak terutang. Namun, pihaknya sedang menunggu proses persetujuan Kementrian Dalam Negeri.


“Pajaknya itu yang harus dibayar 5,6 miliar tahun 2022, dan tahun 2023 juga sama, jadi totalnya Rp. 11, 2 miliar, mereka minta pengurangan, makanya pemkab Bogor meminta persetujuan kemendagri,” kata Suryanto Saat dihubungi Pakar.


Dia menjelaskan, pemkab Bogor tidak serta merta memberikan persetujuan, mengingat Bupatinya Pj. Selain Membuat peraturan bupati juga harus ada Persetujuan kemendagri.
“Saat ini, sedang dalam proses dikemendagri, kita tunggu aja rekomendasi nya berapa persen dari kewajibannya MNC,” ungkapnya


Dia berharap, rekomendasi tersebut bisa segera keluar dari kemendagri sehingga bisa menjadi dasar pemberian dispensasi kepada MNC, dan pajaknya bisa segera diterima pemkab Bogor.


“Ya kami berharap bisa segera keluar, kalau sudah keluarkan bisa jadi acuan dan proses perbup bisa dilaksanakan, sehingga pajaknya bisa diterima pemkab Bogor,”pintanya.


Anggaran sebesar itu, bisa membantu  membangun kabupaten Bogor, baik infrastuktur maupun yang lainnya. Karena kata dia, pemkab sangat membutuhkan untuk pembangunan.  “Bukan lumayan lagi, minimal dengan dana itu, biya untuk pembangunan Kabupaten Bogor terbantu, setidaknya bisa membangun beberapa ruas jalan ,” pungkasnya. UJG
 
 
 
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.