Pemkab dan DPRD Cianjur Dorong Realisasi Pembangunan Jalur Puncak II

Sambil mengendarai motor, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin melihat kondisi jalur jalan Puncak II, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Esya | Pakar

CIANJUR— Terkait mandegnya rencana pembangunan infrastruktur diruas jalan jalur Puncak II yang terbentang sepanjang 50 hingga 60 kilometer. Dari mulai daerah Sentul, Kabupaten Bogor hingga Wilayah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pasalnya, diduga kondisinya saat ini terbengkalai setelah diambil alih oleh Pemerintah Pusat (Pempus).


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Deden Nasihin mengaku pihaknya sangat mendorong Pemerintah Pusat (Pempus) maupun pihak Kementrian PUPR Pusat agar mempercepat realisasi pembangunan diruas jalur jalan Puncak II ini. Pasalnya, jalur Puncak II itu merupakan jalur jalan alternatif dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurai kemacetan diantara daerah Ciawi-Bogor dan Cipanas-Cianjur.
“Memang selama ini, tingkat kemacetan dijalur jalan Ciawi- Bogor menuju Puncak Cipanas-Cianjur ini, cukup relaif parah. Terutama jika menjelang hari-hari libur panjang atau masa akhir pekan, tingkat kemacetannya cukup parah. Nah Sebagai solusinya untuk mengurai tingkat kemacetan tersebut, mempercepat pembangunan ruas jalan Puncak II.”kata Deden kepada wartawan Kamis (21/10/2021).


Menurutnya, ruas jalur jalan Puncak II tersebut, terbentang sepanjang 50-60 kilometer dari mulai Sentul Kabupaten Bogor hingga Cipanas, Kabupaten Cianjur. Diharapkan dengan adanya (Pembangunan-Red) jalur Puncak II inii, tentunya bisa mendongrak pendapatan asli daerah(PAD) diantara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor dari sektor pariwisata. Namun sayangnya hingga saat ini, tidak mengetahui persis apa yang menjadi alasan dihentikannya pembangunan jalur jalan Puncak II ini.
“Awalnya status jalan di Jalur Puncak II itu milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, tapi karena status jalannya ditingkatkan menjadi jalan Nasional. Untuk itu, pihaknya sangat mendorong Pemerintah Pusat (pempus) atau pihak Kementrian PUPR Pusat agar mempercepat realisasi pembangunan ruas jalan jalur Puncak II. Pasalnya saat ini, kewenangan dan pengelolaanya ada di tingkat pemerintah pusat (Pempus),” tegas legislator Partai Golkar ini.


Sebelumnya, Bupati Cianjur H Herman Suherman mengaku jika pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terus berupaya mendesak Pemerintah Pusat agar segera melaksanakan pembangunan ruas jalur puncak II. Pasalnya, berbagai pihak turut mendukung salah satunya perkebunan PT Maskapai perkebunan moelia (MPM) menghibahkan lahan untuk pembangunan ruas jalur Puncak II.
”Memang ini hanya tinggal dari Pemerintah Pusat saja, kalau Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor tidak ada masalah. Bahkan dihadapan kementrian Agraria pihak PT. MPM tersebut akan menghibahkan tanah yang akan dilalui oleh jalur jalan Puncak II,” terang H Herman.


Dia berharap dengan dibangunnya jalur puncak II ini, nantinya banyak wisatawan masuk me Cianjur sehingga bisa mendorong ekonomi lebih meningkat. “ Namun, sekarang karena kondisinya macet, akhirnya malas untuk pergi ke Cianjur, makanya sekarang villa tidak terisi, hotel pengunjung ya masih sedikit. Alasan pengunjung yang enggan ke Cianjur itu, dalihnya karena macet berberda apabila sudah dibangun jalan Puncak II. Tapi apabila, sudah dibangun Puncak II mungkin investasi di Cianjur bisa tumbuh seperti dulu lagi,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.