Pemkab Bogor Tetapkan Tak Ada Kenaikan UMK, Surat Rekomendasi Segera Dibuat

Ilustrasi

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, memastikan tak ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2022.

“Kami telah sepakat bersama dengan dewan pengupahan dan serikat pekerja bahwa tidak ada kenaikan maupun tuntutan naik,” ungkap Bupati Ade Yasin, Kamis (25/11/2021).

Kebijakan tersebut tak lepas daripada sudah tingginya angka UMK di Kabupaten Bogor yang kini mencapai Rp4,2 juta atau lebih tinggi dari daerah lain seperti Kota Bogor yakni Rp4,1 juta.

“Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7 persen, tapi karena kondisi seperti saat ini maka tidak ada kenaikan. Saya kira ini sudah sangat bijak ya, kita bertahan di UMK yang sudah ada yang nilainya lebih tinggi dari daerah lain,” jelas Ade Yasin.

Namun keputusan itu akan diputuskan pada rapat pleno yang seharusnya ditetapkan hari ini, 25 November 2021,
seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menambahkan, meski sudah ada kesepakatan Pemkab Bogor tetap mengkhawatirkan adanya tuntutan dari buruh akan kebijakan tersebut.

“Sehingga kami harus membuat surat rekomendasi, menetapkan kebijakan sebagai dasar hukum yang nantinya akan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Kami hanya memediasi kan,” tambah Iwan.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.

“Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” terang Iskandar.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.