Pemkab Bogor Berkomitmen Untuk Wujudkan Bumi Tegar Beriman Bebas Stunting

Komitmen empat SKPD soal bebas stunting. IST

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor terus fokus menurunkan angka stunting dengan mengelar ‘Rembuk Stunting’ dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna 1 Setda, Selasa (21/6/2022).

Kegiatan Rembuk Stunting sendiri dihadiri langsung Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Komitmen Rembuk Stunting sendiri ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Rembuk Stunting antara Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, dan empat kepala SKPD, yakni Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinkes, Kepala DPMD, dan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor.

Untuk percepatan penanganan dan penajaman sasaran stunting, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan fokus intervensi stunting tahun 2022 yaitu sebanyak 36 desa dari 21 kecamatan, meliputi 3 desa di Kecamatan Tanjungsari, 4 desa di Kecamatan Tamansari, 4 desa di Kecamatan Sukaraja, 3 desa di Kecamatan Rumpin, 3 desa di Kecamatan Pamijahan, 3 desa di Kecamatan Ciomas dan 2 desa di Kecamatan Jasinga, serta sisanya tersebar satu desa di setiap Kecamatan Leuwisadeng, Leuwiliang, Kemang, Klapanunggal, Jonggol, Gunung Sindur, Dramaga, Cisarua, Cileungsi, Cijeruk, Cigudeg, Ciawi, Ciampea dan Babakan Madang.

Sebagaimana diketahui, gizi merupakan salah satu penentu kualitas Sumber Daya Manusia dan perkembangan masalah gizi di Indonesia saat ini semakin kompleks.

Maka dari itu, diperlukan komitmen yang kuat dalam menurunkan angka stunting di negara ini termasuk di Kabupaten Bogor.

Komitmen pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan ibu, anak dan pengendalian penyakit dengan pendekatan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan lintas sektor.

”Penanganan stunting di Kabupaten Bogor ini harus ditangani dengan super cepat dan gerak cepat. Untuk itu kita harus sukseskan gerakan nasional dengan mengintegrasikan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak,” ujar Iwan Setiawan.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2024 (Stranas Stunting), serta menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menegaskan penguatan komitmen, kelembagaan, kebijakan, program, pengawasan dan pelaporan.

Menurut Iwan Setiawan, sebagai upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bogor salah satunya dilakukan melalui Rembuk Stunting. Kegiatan tersebut ada di beberapa SKPD, teringtegrasi dan tersentral sehingga penanganan stunting bisa lebih optimal.

”Hari ini secara teknis, kita rembuk bareng-bareng dengan seluruh SKPD untuk fokus terhadap penurunan stunting di 36 desa yang tersebar di 21 kecamatan. Kalau gotong-royong semua tersentral dan terintegrasi, percepatan stunting ini akan lebih signifikan,” tegasnya.

Lanjut Plt. Bupati Bogor menyatakan, rembuk stunting ini bukti keseriusan dan komitmen Pemkab Bogor dengan seluruh SKPD juga DPRD Kabupaten Bogor dalam menyepakati penanganan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. ”Perlu kolaborasi, sinergi dan komitmen yang kuat agar Kabupaten Bogor bebas stunting ini bisa terwujud,” tandasnya. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.