Pemkab Bogor Bentuk Satgas Agraria, Ade Yasin : Tuntaskan Sengketa Lahan

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Hotel Lorin Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Age | Pakar

BABAKANMADANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) guna untuk mengatasi maraknya sengketa lahan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan fungsi pembentukan Satgas Agraria ini guna menyelesaikan semua permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Bogor. “Sudah jelas, banyaknya masalah tanah yang ada di Kabupaten Bogor ini seperti masih banyak yang tumpang tindih, dan banyaknya klaim lahan di wilayah Perhutani. Itupun harus segera diselesaikan,” katanya.

Ia pun menyebutkan untuk membantu mengatasi masalah tanah seperti sengketa dan tumpang tindih legalitas tanah di wilayah Kabupaten Bogor, maka dibentuklah anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“Anggota ini di mulai dari Bupati Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dandim 0621 Bogor, Kepolisian Resort (Polres) Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pertanian Perhutanan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengaku aturan pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA), merupakan amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo. “Pembentukan GTRA ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) yang di amanatkan dan arahan langsung dari Presiden,” akunya.

Dirinya mengungkapkan pembentukan tim dari Satgas Agraria ini terus bergulir dan juga terus dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Bogor salah satunya di wilayah Timur. “Untuk pelayanan pertanahan di wilayah Timur memang sudah ada dan fungsinya pun sama seperti yang ada di induk, karena untuk kasus sengketa ini banyak sekali di Kabupaten Bogor wilayah Timur,” ungkapnya.

Lanjut ia mengatakan terdapat 7 tujuan adanya pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA). “Satu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agraria karena untuk mencapai tujuan itu mesti ada yang berbaur sengketa konflik makanya harus segera diselesaikan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan mengurangi kekurangan,” tandasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.